Korupsi

Salah satu awan paling tebal di langit penegakan hukum Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Kita tak tahu bagaimana niat suci ini akan dimulai, siapa yang akan maju paling depan memimpin dan bagaimana strategi paling efektif untuk memberantasnya akan dijalankan.  

Hampir tak ada yang paham akan jawaban atas pertanyaan pertanyaan itu saat ini. 

Pangkalnya, apalagi jika tidak karena korupsi benar-benar merasuk, berurat berakar di semua institusi penegak hukum tanpa kecuali. Bahkan, seringkali terjadi persengkongkolan antara lembaga penegak hukum untuk melakukan korupsi berjamaah. 

Masyarakat juga cenderung semakin apatis, atau paling tidak, memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak keberatan dengan korupsi yang semakin menggila.

Tak heran jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus merosot. Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukan IPK pada 2022 turun 4 poin dari tahun sebelumnya. 

Baca Juga

Prabowo Sedih: Pejabat yang Saya Angkat, Menyeleweng dan Mencuri Uang Rakyat

Penurunan IPK ini turut menjatuhkan IPK Indonesia secara global. Tercatat  IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, turun jauh dari tahun sebelumnya di peringkat ke-96 secara global. Ini mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi pada  jabatan-jabatan publik  semakin memburuk.

Skala korupsi yang terjadi juga semakin di luar nalar. Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe yang kini ditahan KPK,  selama 2019 hingga 2022 diduga menggunakan dana operasional hingga mencapai Rp 1 triliun setiap tahunnya. Setelah ditelisik, hanya untuk makan dan minum saja Lukas setiap hari menghabiskan Rp 1 Miliar.

Seorang mantan menteri yang kini jadi tersangka kasus korupsi pemancar BTS 4G  Kominfo memperoleh gaji tambahan dari sebuah vendor sebulan Rp 500 juta selama bertahun tahun, di luar fasilitas hotel mewah, makan hingga main golf yang ditanggung pihak swasta. Angka angka yang bertebaran ini semakin fantastis.  Meski faktual, tapi jalinan ceritanya mirip kisah fiksi dalam novel novel bergenre realisme magis.  

Agaknya pengabaian dan pembiaran publik salah satunya  karena tak paham bagaimana hubungan antara korupsi pejabat publik dengan kesejahteraan hidupnya sebagai warga negara.

Apakah ada hubungan penggangsiran uang rakyat dengan uang masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang selangit atau adakah hubungan pameran kekayaan pejabat negara dengan tingginya angka bayi kekurangan gizi (stunting), misalnya.  Pendeknya dalam isu pemberantasan korupsi kita gagal menjelaskan dari aspek human face (wajah manusia), dikaitkan langsung dengan isu kesejahteraan manusia, orang per orang.