GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Polemik dan Penolakan Kenaikan Tarif Pass Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang

PT Pelindo Regional I Tanjungpinang berencana menaikan tarif masuk atau pass Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang pada 1 Agustus 2023 mendatang.
Jumat, 21 Juli 2023 - 14:38 WIB
Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjungpinang.
Sumber :
  • Tim tvOne/Kurnia

Tanjungpinang, tvOnenews.com - PT Pelindo Regional I Tanjungpinang berencana menaikan tarif masuk atau pass Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang pada 1 Agustus 2023 mendatang.

PT Pelindo Regional I Tanjungpinang berencana menaikan tarif masuk atau pass Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang pada 1 Agustus 2023 mendatang.Pass domestik naik dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per orang. Kemudian tarif pas internasional untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang semula Rp40 ribu naik menjadi Rp75 ribu. Sementara untuk Warga Negara Asing (WNA) dari Rp60 ribu naik menjadi Rp100 ribu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rencana kenaikan tarif pass ini menimbulkan polemik dan penolakan. Banyak masyarakat hingga calon penumpang keberatan soal kebijakan tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Manajer operasional Pelindo Tanjungpinang, Raja Junjungan Nasution, mengatakan penyesuaian tarif pass dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 tahun 2017 dan Nomor 121 tahun 2018.

Dalam peraturan itu, menurut Raja, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian tarif pass di pelabuhan selama dua tahun satu kali.

"Seharusnya sudah naik sejak 2020 yang lalu. Karena terjadi pandemi Covid saat itu, kami mengurungkan. Dan barulah sekarang kami upayakan. Kita bicara soal peraturan menterinya," ujar Raja, Jumat (21/7/2023).

Plh Manager Operasional Pelindo Tanjungpinang, Raja. (Tim tvOne/Kurnia)

Raja menerangkan, nilai pass pelabuhan Rp10 ribu per pengunjung terminal domestik sudah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun.

 

Pass Pelabuhan Naik, Calon Penumpang Tak Setuju

Rencana kenaikan tarif pass pelabuhan sebesar 50 persen ini menuai tanggapan negatif dari calon penumpang yang kerap menggunakan Pelabuhan SBP Tanjungpinang tersebut.

Ria (66), salah seorang calon penumpang di Pelabuhan SBP mengaku tidak setuju dengan naiknya tarif pas tersebut. Menurutnya, pass senilai Rp15 ribu per orang itu terlampau mahal.

"Jika naik sesuaikan juga dengan fasilitas pelabuhan. Karena menyusahkan masyarakat," ujar Ria saat ditemui di Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Baginya, fasilitas di Pelabuhan SBP untuk calon penumpang masih kurang. Seperti, jalan menuju pintu masuk pelabuhan yang masih berlubang, hingga kurangnya mesin pendingin (AC) di ruang tinggi.

"Jalan kok lubang-lubang. Masuk ke parkiran juga sempit. Fasilitas kurang, jadi minta instansi untuk membenahi," tegasnya.

Konter Pass Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. (Tim tvOne/Kurnia)

Bahkan, tarif saat ini yang masih diterapkan yakni Rp10 ribu per orang, menurutnya cukup mahal. Masyarakat yang datang ke pelabuhan hanya untuk mengantar keluarganya, harus mengeluarkan uang yang cukup banyak.

"Yang mau ngantar dibebani juga, tidak boleh masuk kalau gak bayar. Harus banyak keluar uang lagi," ungkapnya.

Sementara calon penumpang lainnya, Bella menyampaikan jika fasilitas tidak diperbaiki, PT Pelindo tidak perlu menaikan tarif tiket masuk pelabuhan.

"Kurang setuju, kalau perbaikan sarana prasarana tidak terlaksanakan untuk apa dinaikan. Rp10 ribu juga sudah cukup," pungkasnya.

 

Disorot Anggota DPRD Kepri

Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, merupakan satu diantara pihak yang tidak setuju, dengan rencana kenaikan tarif pass Pelabuhan SBP Tanjungpinang. Rudy mengakui, ia telah berkoordinasi dengan Direksi Pelindo pusat untuk melayangkan protes soal rencana kenaikan pass yang dinilai sepihak tersebut.

Namun, protesnya berujung kekecewaan. Sebab, rencana kenaikan tarif pas ini telah ditandatangani dan disetujui oleh Komisi III DPRD Tanjungpinang di Makassar 23 Juni 2023, saat perjalanan studi banding bersama Pelindo.

Adapun anggota DPRD Tanjungpinang yang menandatangani berita acara tersebut antara lain, Surya Admaja, Ashadi Selayar, Rika Andriani, Said Inderi, Vicky Bachtiar dan Nasrul.

"Kita bersusah payah sampai ke Direksi Pelindo pusat, ternyata disampaikan surat tersebut. Katanya wong DPRD-nya saja sudah setuju kok. Kenapa kita protes lagi," ujar Rudy, Rabu (19/7/2023) kemarin.

Menurut Rudy, naiknya tarif masuk ke pelabuhan sebesar 50 persen ini tidak masuk akal. Sebab, tidak ada peningkatan fasilitas di pelabuhan tersebut. Selain itu, naiknya pass pelabuhan dinilai dapat memberatkan masyarakat, khususnya yang rutin menggunakan kapal feri dari Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

"Fasilitasnya sangat tidak layak apalagi saat melayani kondisi mudik. Di internasional sudah sering dikomplain karena orang tua harus menenteng tas naik lantai 2, sebab eskalator tidak pernah jalan," kata Rudy.

 

Pelindo Bantah 6 Anggota DPRD Tanjungpinang Setuju Rencana Kenaikan Tarif Pass

General Manager PT Pelindo Tanjungpinang, Darwis membantah soal Komisi III DPRD setempat yang ikut menyetujui kenaikan tarif masuk atau pass Pelabuhan SBP. Berita acara yang sempat beredar di sosmed itu hanya sebatas berita acara koordinasi antara PT Pelindo dengan Komisi III DPRD Tanjungpinang.

"Itu tidak benar, komisi III tidak ada menyetujui, tanda tangan itu berita acara hanya sebatas baru koordinasi saja," ujar Darwis, Kamis (20/7/2023).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat itu, kata Darwis, pihaknya kebetulan mendapatkan informasi soal Komisi III DPRD Tanjungpinang sedang melakukan kunjungan di Makassar. "Sehingga kita meminta mereka (Komisi III DPRD Tanjungpinang) untuk mengikuti pembahasan kenaikan tarif ini di Makassar," ungkapnya

Selain itu, Darwis menegaskan pihaknya tidak ada membiayai anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang untuk melakukan kunjungan ke Makassar. "Kami hanya meminta timbang saran dan saya tegaskan berita acara itu sebatas koordinasi saja," pungkasnya. (ksh/wna)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral