Lokasi Depo MRT Fase 2 Tak Ada Kejelasan, Heru Budi: Gubernur 2024 Aja yang Mikirin

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan penetapan lokasi proyek depo MRT fase 2 diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Terlebih, Heru mengatakan penempatan lahan depo MRT fase 2 sebagai lokasi stasiun terakhir di sisi utara masih tidak jelas.

Pasalnya, saat ini pengerjaan MRT fase 2 masih dalam tahap konstruksi stasiun baru yang tersambung dari Stasiun Bundaran HI.

“(Lokasi depo MRT Fase 2) biar Gubernur (DKI Jakarta) 2024 aja yang mikirin,” kata dia di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Heru mengungkapkan dia bersama Pemprov DKI Jakarta masih menetapkan lokasi depo MRT yang berstatus sementara sampai nanti mendapatkan lahan untuk membangun depo MRT Fase 2.

“Depo kita manfaatkan lebih efisien. Jadi sementara waktu deponya itu minimalis lah. Kan masih di bawah tanah. Jadi kita hitung dari sisi pembiayaan depo itu masih sementara waktu. Tidak seperti depo yang lain,” ujarnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pastikan Pasokan Biosolar di Jatim Aman, Pemprov Jatim Perkuat Koordinasi Bidang Energi dengan Pertamina dan PLN

Sebagai informasi, pengerjaan fase 2A MRT Jakarta memiliki tujuh stasiun bawah tanah, yakni Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota.

Sementara itu, fase 2B dilanjutkan dengan pengerjaan dua stasiun, yakni Mangga Dua, Ancol serta satu depo.

Semula, depo MRT fase 2 direncanakan akan ditempatkan di Kampung Bandan, Jakarta Utara.

Namun, ternyata PT KAI sebagai pemilik lahan juga berencana untuk menggunakannya bersama pihak ketiga.

Namun, muncul opsi baru penempatan depo MRT di Ancol Barat. Tetapi, MRT juga belum bisa mendapatkan lahan tersebut untuk dibangun depo.

Kendalanya, hak guna bangunannya (HGB) sebagian lahan di Ancol Barat masih menjadi milik perusahaan asal Jepang, PT Asahimas Flat Glass, meski hak pemanfaatan lahan (HPL) tanahnya milik Pemprov DKI atas nama BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol.

Ada 7 wilayah HGB yang dikontrakkan kepada PT Asahimas dan 3 HGB lainnya milik BUMD DKI, yakni PT Jakpro.

Tenggat masa habis HGB Asahimas bervariasi. HGB paling cepat berakhir tahun 2022 dan paling lama berakhir 2029.

Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih melakukan kajian terhadap lahan depo moda raya terpadu (MRT) fase 2. Kajian yang dilakukan pihaknya akan selesai dalam waktu dekat.

"Depo MRT belum ada keputusan. Kami masih terus melakukan kajian. Kita harapkan dalam dua minggu terakhir, bulan Juli nanti kita sudah ada hasil final kajiannya yang komprehensif," ujar Syafrin kepada wartawan dikutip pada Jumat (30/6/2023).

Syafrin menjelaskan kajian yang dilakukan ini berkaitan dengan mitigasi terhadap bencana. Sementara untuk lokasi depo, Pemprov DKI memiliki beberapa opsi.

Adapun lokasi depo, lanjut dia, kajian yang dilakukan baik dari sisi teknis, administrasi hingga kendala lingkungan sekitar. Hal tersebut dilakukan agar nantinya bisa menunjang kerja operasional dari MRT. (agr/nsi)