Wakil Ketua MPR Wanti-wanti Pernyataan Menkominfo Soal Judi Online: Jangan Buat Gaduh di Tahun Politik

Kamboja sejak 2019 juga melarang judi online, sementara Vietnam dan Thailand juga banyak memberikan sanksi hukum atas judi online.

 

Dia justru mengingatkan agar Menkominfo fokus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang judi online.

 

"Merujuk kepada berbagai sumber internet, judi online juga memberikan sanksi hukum. Bahkan, Kamboja yang awalnya membolehkan judi online, sejak 2019 secara drastis mengubah kebijakannya tersebut dan melarang judi online,” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (26/07/2023).

 

Politikus yang akrab disapa HNW mengatakan daripada membuang wacana membanding-bandingkan dengan negara lain, seharusnya Menkominfo fokus untuk menjalankan tugasnya yang diemban berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Seperti Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

 

Ketentuan memuat larangan bagi ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.’

 

“Itu adalah amanat UU yang masih berlaku di Indonesia yang harusnya dilaksanakan termasuk oleh Menkominfo. Maka wajar bila sejak 2010, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran judi online, termasuk yang telah dilakukan oleh Menkominfo pendahulu Budi Arie, yaitu Johnny G Plate. Komitmen melaksanakan dan mentaati hukum seperti ini yang perlu diteruskan dan dilanjutkan, bukan justru membuang wacana membanding-bandingkan dengan negara lain,” tegasnya.

 

Bahkan, pada 2022 lalu, Kemenkominfo telah memblokir 156.975 konten perjudian online, sebelumnya pada 2021 Kemenkominfo telah memblokir 204.917 konten perjudian online.

 

“Langkah yang sudah baik ini, seharusnya bisa diteruskan dan dimaksimalkan, bukan justru membuat kegaduhan yang makin sangat tidak kondusif apalagi di tahun politik,” ujarnya.

 

HNW berharap pernyataan Menkominfo Budi Arie yang baru dilantik tersebut bukan sebagai sinyal akan diizinkannya judi online di Indonesia di masa depan.

 

“Jangan sampai Pemilu 2024 ini dikotori dengan adanya aliran dana judi online ke salah satu kandidat, atau dipakai sebagai money politik membeli suara rakyat, sehingga hasil pemilu menjadi bermasalah dari sisi hukum, tidak halal dan tidak berkah secara moral spiritual," pungkasnya dia. (agr)