Pernyataan Bupati Banyumas Soal OTT KPK, Ini Respon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Semarang, Jawa Tengah - Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu lebih dulu kepada kepala daerah sebelum melakukan OTT, mendapat respon dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo meminta Bupati dan Wali Kota agar tidak takut dengan OTT KPK. Menurutnya pencegahan agar tidak terlibat korupsi atau kena OTT KPK dimulai dari diri sendiri. Setiap kepala daerah seharusnya sudah tahu area-area mana yang rawan korupsi.

"Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu lah, jangan langsung di-OTT," kata Ganjar, Senin (15/11/2021)

Ganjar menjelaskan, memang permintaan Bupati Banyumas itu seandainya diketahui ada indikasi maka diperingatkan lebih dahulu. Terkait hal itu Ganjar juga sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyumas.

"Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa, kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, kalau OTT dikasih tahu ya 'mlayu' (lari)," ungkap Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan bahwa dalam pertemuan di Semarang beberapa waktu lalu Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan rambu-rambu untuk area rawan itu. Itu merupakan salah satu langkah memberikan informasi atau pencegahan agar kepala daerah tidak terlibat kasus korupsi bahkan kena OTT.

Baca Juga

Pengakuan Wakil Kepala BGN: Dadan Hindayana Disebut Abaikan Kajian KPK Soal Program MBG

"Saya juga sampaikan ke Bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," katanya.

Sementara itu Bupati Banyumas Achmad Husein, sudah memberikan klarifikasi. Dikatakannya video tersebut merupakan cuplikan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan penindakan oleh KPK.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," kata Achmad Husein.