Cacian Rasis Hingga Harus Setor Ratusan Juta, Menkes Naik Pitam dan Tegas Lakukan Ini

Jakarta, tvonenews.com - Oknum dokter senior di tiga rumah sakit pendidikan milik pemerintah melakukan sederet praktik bullying atau perundungan kepada juniornya. 

Praktik bullying itu diantaranya, cacian rasialis, panggilan nama hewan, hingga aturan tertulis keharusan dokter junior mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juga. 

Praktik ini terjadi di 3 rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung, dan RS Adam Malik Medan. Ketiga rumah sakit pun sudah mendapatkan sanksi dari Kemenkes.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi geram dan menyebut perbuatan pelaku tidak beradab dan tidak normal.

"(Bullying) ini terjadi di RS di rumah Kemenkes. Penuh cacian rasialis, kata-kata yang memanggi junior dengan nama hewan. Kemudian ada aturan yang mewajibkan sesorang yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan sama sekali," ujar Menkes Budi saat konferensi pers, Kamis (17/8/2023) lalu.

Tidak hanya cacian rasis dan makian dengan nama hewan, Kemenkes melalui Inspektorat Jenderal juga mendapati aturan tertulis keharusan dokter junior mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juga. 

Baca Juga

Utang BPJS Kesehatan Sentuh Angka Rp26,47 Triliun, Menkes Akui Peserta Kelas Tinggi Jadi Sumber Utama

Hasilnya Menkes Budi, merasa heran aksi ini dilakukan dan terkoordinasi dengan baik oleh para dokter senior.

"Apalagi di buku panduan itu harus mencantumkan harus beli ini harus sewakan ini. Sehingga keluarkan juga uang puluhan juta atau ratusan juta per bulan, ini bukan praktik yang baik, ini terjadi di RS di rumah Kemenkes," cerita Menkes Budi geram.

Mirisnya, Menkes Budi juga menemukan perilaku bullying yang diterima dokter senior ini mempengaruhi kinerja dan pelayanan terhadap pasien. Salah satunya pasien mendapat perilaku kasar. 

Inilah yang akhirnya jadi cikal bakal Menkes Budi mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan (InMenkes) pencegahan perilaku bullying dokter.

Adapun terkait sanksi pembinaan yang diterima 3 RS milik pemerintah ini, Menkes Budi minta Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) untuk menindaklanjuti laporan bullying yang disampaikan kepada Kemenkes.

"Ini harus dibereskan, kita tidak ingin rumah kita jadi serabutan, tidak berbudaya. Kita ingin ini jadi rumah yang baik untuk pekerja dan pelajar. Saya percaya masih banyak peserta didik guru yang baik. Kita akan rapikan sekarang supaya tidak terjadi lagi," pungkas Menkes Budi.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 20 Juli 2023 menerbitkan Instruksi Menteri Kesehatan atau InMenkes Nomor 1512 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan, demi memutus aksi bullying dokter di RS Pendidikan yang sudah mengakar puluhan tahun.

Sebagai kepanjangan tangan InMenkes tersebut, maka dibuatlah situs atau website laporan bullying dokter residen, yaitu di link https://perundungan.kemkes.go.id/ yang bisa diakses disiapapun, baik itu korban atau saksi aksi perundungan. Tidak hanya itu, dibuka juga pengaduan melalui nomor WhatsApp 081299799777 yang langsung terhubung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Menkes memberikan sanksi berdasarkan dari 12 laporan yang sudah divalidasi dan diinvestigasi. 

Klarifikasi Dekan FKUI

Menyikapi sanksi dari Menkes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Ari Fahrial Syam mengklarifikasi sejumlah temuan kasus perundungan yang dialami peserta didik kedokteran di rumah sakit pemerintah.

Bentuk perundungan kepada Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaporkan kepada Inspektorat Kementerian Kesehatan RI diantaranya waktu siaga pelayanan yang melebihi batas wajar, penyalahgunaan iuran, hingga pernyataan menggunakan kata-kata kasar.

"Terkait waktu siaga pelayanan yang melebihi batas wajar, PPDS merupakan proses pendidikan dan latihan yang memerlukan jam jaga yang lebih untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas," kata Ari Fahrial Syam di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Ia mencontohkan, seorang dokter bedah akan bekerja 24 jam, termasuk dirinya yang sudah 33 tahun berprofesi sebagai dokter harus menyiagakan ponselnya selama 24 agar selalu siap jika dihubungi rumah sakit.

Ari mempertanyakan indikator penilaian Inspektorat Kemenkes atas beban kerja peserta didik yang dianggap berlebihan.

"Jadi kapanpun saya harus siap untuk datang ke rumah sakit jika ada pasien yang memerlukan tindakan atau pasien yang mengeluhkan sakit dan hal itu tidak pernah dimengerti oleh orang yang tidak pernah bekerja di rumah sakit," katanya.

Bentuk perundungan oleh oknum senior lainnya berupa penggunaan kata-kata kasar diakui Ari hanya dialami sebagian kecil peserta didik.

"Karena angka kasus yang terjadi hanya satu atau dua kasus, tidak sampai puluhan atau ratusan kasus," ujarnya.

Terkait penyalahgunaan dana iuran peserta didik untuk kepentingan pribadi senior, Ari meminta tim Inspektorat Kemenkes melakukan investigasi yang lebih mendalam.

Sebab, pada dasarnya setiap rumah sakit memiliki keterbatasan, sehingga ada beberapa kasus yang mengharuskan dokter mengeluarkan dana untuk keperluan darurat pengadaan obat bagi pasien atau untuk membeli makan PPDS ketika bertugas, kata Ari menambahkan.

"Saya tidak setuju kalau uang itu untuk membiayai kepentingan pribadi senior. Hampir 99 persen di RSCM, RS Adam Malik, dan lainnya merupakan pasien BPJS, jadi bisa membantu untuk pasien dan bisa untuk makan PPDS yang berjaga," katanya.

Pengumpulan dana iuran peserta didik, kata Ari, merupakan hal positif selama dimanfaatkan dengan jelas dan transparan untuk kegiatan positif.

Sehingga peserta didik, khususnya dokter muda, kata Ari, perlu dilatih untuk membiasakan diri terlibat dalam iuran, tapi bukan untuk kepentingan pribadi.

Contohnya, untuk pembelian alat pelindung diri (APD) ketika pandemi COVID-19 melalui pengumpulan dana iuran peserta didik hingga mereka lulus oleh Ikatan Alumni UI senilai total Rp1 miliar lebih.

Reaksi RSUP Adam Malik

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan Sumatera Utara membentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan dalam proses pendidikan kedokteran, usai rumah sakit itu mendapat teguran tertulis dari Kementerian Kesehatan terkait kasus perundungan.

"Kami telah membentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan dengan menyediakan sistem pengaduan perundungan secara daring, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku," ujar Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP Haji Adam Malik Jintang Ginting di Medan.

Terkait dengan sanksi teguran yang diberikan oleh Kemenkes, ia menilai hal itu sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadi perundungan di rumah sakit.
 
"Sesuai arahan dari Kemenkes, manajemen akan segera menindaklanjuti dengan memberikan teguran kepada setiap pihak di lingkungan rumah sakit yang terkait dengan masalah ini, dan memastikan kasus seperti ini tidak akan terulang lagi ke depannya," tutur Jintang.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi dan edukasi untuk mencegah serta menghilangkan praktik perundungan yang dapat terjadi selama proses pendidikan.

"Perundungan sudah menjadi perhatian serius bagi kami, baik dalam pendidikan kedokteran maupun pendidikan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kami sangat menyesalkan telah terjadinya praktik perundungan antar sesama peserta didik dokter di lingkungan rumah sakit," ucapnya. (ito)