Berlabuh dengan Cak Imin, Teuku Riefky Harsya Ungkap Anies Baswedan 'Lamar' AHY sebagai Cawapres

Teuku mengatakan alasan urungnya dilaksanakan deklarasi diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata dia.

Tim 8 kemudian sepakat bahwa waktu deklarasi menjadi hal yang esensial. Lalu, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada para elite KPP.

Teuku menjelaskan komunikasi terkait waktu deklarasi kepada Ketua Umum Partai NasDem dilakukan pada Kamis, 24 Agustus 2023; kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat, 25 Agustus 2023; dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS pada Sabtu, 26 Agustus 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," paparnya.

Pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, sambung Teuku, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Anies dan Tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi.

Baca Juga

Konsep Indonesia Naik Kelas Sejalan dengan Pemerintah untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

"Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," imbuh Teuku.

Namun, di tengah finalisasi partai koalisi itu, Teuku mengatakan terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan, yakni adanya kesepakatan yang dinilai diputus secara sepihak terkait kerja sama NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (ant/mii)