Respons Cak Imin Saat Ditanya Pemanggilan KPK Terkait Pencalonan Dirinya sebagai Cawapres Anies, Begini Katanya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Banghsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diperiksa hari ini, Kamis (7/9/2023).

Cak Imin diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Cak Imin diperiksa selaku mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan hari ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Sebelumnya, Cak Imin sudah memastikan dirinya akan menghadiri panggilan penyidik KPK pada Rabu (6/9/2023) kemarin.

Baca Juga

Setelah Kesthuri, KPK Berpeluang Tetapkan Tersangka Dari Asosiasi Lain di Kasus Korupsi Haji

"Besok pasti (saya) datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang," katanya menjawab pertanyaan wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (7/9/2023).

Sementara itu, saat ditanya kemungkinan pemanggilan itu terkait dengan majunya dia sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024, Cak Imin mengaku tidak tahu.

"Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu," kata Cak Imin singkat.

KPK memanggil Cak Imin terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemnaker. 

KPK juga telah menetapkan tiga tersangka, yaitu dua pegawai negeri sipil dan satu orang dari swasta.

Pada tanggal 18 Agustus lalu, KPK menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. 

Namun, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu kepada publik.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK bukan politisasi hukum.

Mahfud meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

"Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa (5/9).

Isu politisasi dari pemanggilan itu muncul di antaranya karena Muhaimin telah mendeklarasikan diri bersama bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024.(ant/muu)