Luhut Pandjaitan Soal Kisruh Pulau Rempang: Kalau Saya yang Menangani Tidak Ada Masalah 

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, ungkap kisruh Pulau Rempang karena salah pendekatan.

Pasalnya, saat Luhut Binsar Pandjaitan menangani pembebasan tanah di Pulau Rempang, tidak pernah mengalami masalah atau konflik sedikit pun.

"Selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah di Pulau Rempang tidak ada masalah," kata dia, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, konflik yang saat terjadi saat penggusuran di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, ada yang salah dengan pendekatan yang dilakukan.

"Ya Rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach atau pendekatannya kemarin belum pas," jelas dia.

Baca Juga

RI dan Kanada Jajaki Investasi Mineral Kritis Hingga Energi Nukli

Menurut Luhut, dalam menangani masalah pembebasan tanah perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam. Seperti umumnya penduduk di Pulau Rempang ingin apa jika tanah mereka digusur.

"Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dan juga ada yang uang atau cash saja," ungkap dia.

Akan tetapi dalam upaya pembebasan tanah tentu tidak luput dari oknum provokator. Pihak yang mengadu-dombakan antara rakyat yang digusur dan pemerintah.

"Kemudian yang provokator pasti ada, itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," tandas dia.

Sebelumnya,Presiden Joko Widodo mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. 

Presiden menambahkan bahwa konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).