Kisruh di Pulau Rempang Dipicu Persoalan Ini, Tokoh Minang: Sistem Pengelolaan di Jawa dan Sumatera Berbeda

Surabaya, tvOnenews.com - Sengketa agraria menjadi pemicu konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut diungkap tokoh Pemuda Minang.

Menurut Tokoh pemuda minang, Sahlan Azwar, sengketa agraria yang menjadi pemicu konflik di Pulau Rempang, lantaran adanya perbedaan sistem pengelolaan tanah di Batam dengan wilayah Indonesia lainya.

“Di  Sumatera,  tidak adanya administrasi ketika ada yang jual beli, semisal ada yang jual harus ada laporan dari desa setempat. Berbeda dengan Pulau Jawa, banyak administrasi semisal buku kretek, leter C, petok D, sertifikat dan HGB,” ungkap tokoh Pemuda Minang., Sahlan Azwar.

Sahlan menambahkan, penerbitan HGU secara tiba-tiba juga menjadi masalah tersendiri di Pulau Rempang dan ini sumber awal konflik agraria.

“Pulau Rempang ini masyarakatnya sudah tinggal sejak Indonesia belum merdeka, namun tiba-tiba hak guna usaha-nya (HGU) terbit tahun 2004,”

Mestinya, lanjut tokoh Minang, sahlan Azwar, sebelum terbit HGU harus ada catatan-catatan yang diberikan kepada penduduk setempat dan BPN daerah itu tidak boleh menerbitkan HGU, melainkan harus diganti rugi terlebih dahulu baru bisa terbit  suratnya.

Baca Juga

Hadapi Gejolak Geopolitik, Zulhas Ajak 20 Organisasi Pemuda Bersatu Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, menerangkan Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang seluruhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan masyarakat yang diusir. 

“Tanah yang ada di Indonesia itu milik rakyat, bukan milik pemerintah,” ujarnya. 

Sahlan menambahkan, jika  pemerintah ingin mengambil apapun bentuknya, harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat. 

“Melihat kronologinya pemerintah atau BPN Batam terkesan ingin mengambil lahan tersebut secara sepihak dengan dikawal oleh Kepolisian dan TNI,” ungkapnya.

Perlawan rakyat kepada pemerintah menurut tokoh Minang tersebut, merupakan bentuk perlawan terakhir masyarakat dalam mempertahankan tanahnya.

“Masyarakat ini tidak ada daya untuk melawan pemerintah. Mereka hanya bertahan ketika Polisi dan BPN Batam datang, sehingga mereka tidak ada alasan untuk mempertahankan, sehingga terjadi bentrok tidak mau haknya diambil,” ungkapnya.

Sahlan sangat menyayangkan apa yang terjadi saat ini, seharusnya investasi yang akan dibangun di Pulau Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik.

“Investasi silahkan, dengan cara-cara yang benar cara-cara yang adil, dan cara-cara yang memang membela kepentingan rakyat,” tutur Sahlan.

Seperti diketahui, seluruh tanah di wilayah Batam, dikelola secara resmi oleh Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam, tak terkecuali Pulau Rempang.

Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, sempat mengungkapkan jika pengosongan Pulau Rempang harus selesai pada 28 September mendatang.

"Insya Allah kita melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara, bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik," kata Bahlil mengutip dari Viva, Senin (18/9/2023).

Pengosongan Pulau Rempang sendiri terkait proyek Rempang Eco City dengan total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. 

Meski dianggap sebagai kawasan hutan, Pulau Rempang dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang mendiami Pulau Rempang, pemerintah tak berpangku tangan.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan ada pemberian langsung sertifikat hak milik (SHM) kepada warga yang bersedia direlokasi untuk pengembangan Rempang Eco-City.

Hadi menyebutkan, sertifikat itu langsung diserahkan setelah tanah dan bangunan sudah diinden di lokasi yang ditetapkan, dan proses pembangunan telah dimulai.

"Sambil dilakukan pembangunan dan diawasi, kami bisa langsung menyerahkan sertifikatnya," ujar Hadi usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City, di Batam Kepulauan Riau, Minggu (17/9).

Tak hanya itu, masyarakat juga diberikan hak pengelolaan lahan (HPL) di tempat relokasi di Dapur 3 Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Ia menegaskan, sertifikat yang akan diberikan merupakan sertifikat hak milik. Sertifikat tersebut akan disamakan dengan sertifikat yang diserahkan di 37 lokasi kampung tua di Batam. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan, melainkan hanya dapat dimiliki oleh masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap, masyarakat tidak perlu khawatir terkait bangunan relokasi yang akan disediakan oleh pemerintah.

"Pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahan itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dengan landasan hukum yang sudah kuat, tak perlu ada keraguan itu," katanya. (mii)