Baliho Anggota DPRD DIY Menuai Kritik

Yogyakarta - Maraknya baliho anggota DPRD Daerah Khusus Yogyakarta (DIY) di sejumlah lokasi di Yogyakarta menuai kritik dari Jogja Corruption Watch (JCW).

JCW menilai pengenalan para anggota dewan propinsi dengan menggunakan baliho yang besar itu tidaklah efektif. Selain berpotensi pemborosan, JWC menilai anggaran untuk baliho tersebut lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat. 

"Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk membantu penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat miskin," ungkapnya," ujar Baharudin Kamba, aktivis JCW kepada tim tvonenews.com, Sabtu.

Barahudin menyebutkan, penggunakan baliho tersebut justru menambah daftar inventaris sampah visual yang ada di Yogyakarta, karena mengganggu estetika.

Hal itu diakibatkan karena sudah cukup banyak baliho-baliho dari tokoh politik nasional yang terpampang di beberapa sudut di Kota Yogyakarta.

Diketahui, sejumlah baliho berisi pengenalan profil anggota DPRD DIY marak terpasang di sejumlah titik di Yogyakarta. 

Baliho-baliho itu memuat wajah para anggota DPRD DIY terpilih 2019-2024. Pada bagian atas setiap balihomemuat wajah pimpinan DPRD DIY dan di bagian bawah para anggota tiap komisi A, B, C, dan D. 

Titik baliho yang tersebar antara lain di kawasan Babarsari untuk Komisi A, pertigaan PLN Rejo Winangun untuk Komisi B, dan kawasan Jalan Mataram untuk Komisi C. 

Menurut Kamba, jikalau diperlukan, pengenalan anggota dewan itu lebih baik melalui media sosial dan bagi yang memiliki pemilih di pedesaan ataupun lansia akan lebih baik dengan menggunakan forum reses sehingga bertemu langsung dengan para konstituennya.(Nuryanto/put)