Legislatif PKS Minta Pemprov DKI Jakarta Tindak Tegas Juru Parkir Liar Bersifat Premanisme

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan sebelum menggelar penertiban juru parkir (jukir) liar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengetahui duduk persoalan yang ada.

Sebab, tidak semua pengunjung atau pemilik minimarket merasa dirugikan dengan keberadaan juru parkir.

“Sebenarnya kalau kita lihat dia orang baik dan dia memang mengatur supaya tidak berantakan parkirnya mungkin bisa dibuat kerja sama dengan minimarket,” ungkap dia melansir keterangan resmi, Selasa (14/5/2024).

Namun, tegas politikus PKS ini, Pemprov DKI Jakarta harus menindak tegas terhadap jukir liar yang bersifat premanisme. 

Terlebih hasil pendapatan dari jukir liar tersebut dimanfaatkan oleh segelintir oknum.

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Ikut Aturan Pusat soal WFH ASN, Asalkan Bukan Hari Rabu

Seperti peristiwa viral baru-baru ini, menayangkan jukir liar mengenakan tarif sebesar Rp150 ribu kepada pengunjung di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Seperti yang viral kemarin di Masjid Istiqlal harus bayar Rp150 ribu itu memang harus ditertibkan karena sudah menuju kepada apa premanisme,” jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan membina Jukir liar di minimarket.

Pembinaan tersebut dilakukan secara humanis persuasif dengan tidak lagi menjadi jukir liar di minimarket.

“Dalam penertiban jukir liar di minimarket itu yang akan kami lakukan adalah pembinaan secara humanis persuasif. Jadi artinya mereka akan kita bina agar tidak terjadi lagi yang namanya keluhan masyarakat terhadap tagihan biaya parkir di minimarket yang menyebabkan keresahan,” pungkas dia. (agr/nsi)