Pembangunan IKN Tak Masuk ke Visi Misi, Begini Respons Anies dan Cak Imin

Jakarta, tvOnenews.com - Seluruh pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal menarik terjadi ketika diketahui proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk ke dalam visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Saat coba dikonfirmasi kepada Anies Baswedan, dia memberikan respons yang cukup ambigu. Eks Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum sembari tertawa kecil.

"Hehe ... Senyum aja dulu, biar bebas diintepretasikan ya," ungkap dia, di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (27/10/2023).

Berbeda dengan respons Anies, Cak Imin memastikan proyek IKN tetap berjalan meskipun tidak termaktub di dalam agenda visi dan misi.

"Itu bagian dari proses internal perubahan ya. Undang-Undangnya sudah pasti ada dan harus terus berlanjut. Nggak perlu dibahas, lanjutkan aja," jelas Cak Imin.

Saat dipertegas kembali apakah pasangan yang dijuluki AMIN ini sepakat melanjutkan proyek IKN, Cak Imin memastikan proyek perpindahan ibu kota tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga

PDIP Komentari soal Putusan MK Terkait Parpol Gugur Bila Tak Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

"Itu kan Undang-Undang, nggak mungkin menghentikan proses Undang-Undang sudah berjalan," tandas dia.

Sebagai informasi, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin memiliki visi sebagai pemimpin ingin memberikan rasa adil kepada rakyat seluruh Indonesia.

"Perubahan tidak hanya suatu keinginan, tetapi juga suatu keniscayaan. Apa yang kami dengar dan kami tangkap dari rakyat semakin menguatkan tekad kami untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi negeri," bunyi buku visi-misi AMIN, dikutip Jumat (20/10/2023).

"Dengan perubahan sebagai dasar gagasan, kami mengusung visi yang merupakan impian jutaan rakyat Indonesia, yakni: Indonesia Adil Makmur untuk Semua," lanjutnya.

Kemudian ada delapan misi yang harus mereka jalani demi mencapai visi, antara lain:

1. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air;

2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global;