Soal PDIP Saran Wapres Gibran Berkantor ke IKN, PSI: Tanggung Amat Usulan PDIP, Katanya Partai Gede

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PSI Bestari Barus merespons usulan PDIP yang sarankan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Bestari menilai usulan tersebut tidak tepat.

"Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu," ucap Bestari kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Dia menilai seharusnya pembahasan soal pemindahan aktivitas ke IKN tak diarahkan secara personal kepada Gibran. Menurutnya, PDIP terlalu tendensius.

"Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden. Kok PDIP kadernya begituan nggak paham gitu, kenapa ya? Ha-ha-ha," bebernya.

Bahkan kata dia, Gibran juga sudah pernah menjawab soal usulan berkantor di IKN.

"Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu," jelasnya.

Baca Juga

Gugatan Ijazah Gibran di MK, Pakar Hukum Tata Negara Beri Tiga Opsi Putusan

Menurutnya, anggota DPR yang seharusnya menjadi contoh untuk pindah terlebih dulu ke IKN. Bestari mengatakan jika PSI telah masuk parlemen, akan mengusulkan untuk lebih dulu pindah ke IKN.

"Seharusnya yang disarankan ya, seharusnya kan memang DPR aja mendahului gitu. Kami kalau nanti sudah di Senayan, kami justru yang akan mengajak kawan-kawan DPR itu duluan di sana gitu," bebernya.

"Beri contoh saja. Sebaiknya dia memberi contoh sebagai kader yang katanya dari partai terbaik, kan? Beri contoh dong. Kalau jangan memecah belah antara presiden dengan wakil presiden. Itu satu kesatuan," pungkasnya. (aag)