GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

PDIP Solo Meradang Kantor Partainya Tiba Tiba Didatangi Polisi, Sebut Tak Wajar dan Kader Merasa Terintimidasi

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang akrab disapa FX Rudy merasa ada yang tak wajar dengan kedatangan petugas polisi pada Rabu (8/11/2023) ke kantor DPC PDIP Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, kedatangan polisi bisa menimbulkan pendapat ada penggiringan opini terkait isu adanya intervensi jelang Pemilu 2024 digelar. "Apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara atau ASN ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar," ucap FX Rudy di kediamannya, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. 
Kamis, 9 November 2023 - 05:46 WIB
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo
Sumber :
  • tvOnenews.com-Efendy Rois

Solo, tvOnenews.com-Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang akrab disapa FX Rudy merasa ada yang tak wajar dengan kedatangan petugas polisi pada Rabu (8/11/2023) ke kantor DPC PDIP Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, kedatangan polisi bisa menimbulkan pendapat ada penggiringan opini terkait isu adanya intervensi jelang Pemilu 2024 digelar.

"Apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara atau ASN ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar," ucap FX Rudy di kediamannya, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bagi Rudi, polisi tak perlu datang ke kantor partai politik karena tak ada kegiatan yang meresahkan, berbau kriminal. Hasilnya, kedatangan polisi jelas FX membuat pihaknya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi.
"Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali kalau itu rumah judi, penjual minuman alkohol, pembuat narkoba silakan disatroni," ujarnya.

Belajar dari peristiwa ini FX Rudy tetap berharap kepolisian bersifat netral selama Pemilu 2024 berlangsung.
"Untuk itu saya sangat mengimbau kepada aparatur negara TNI Polri dan ASN bertindak netral," terang dia.

tvonenews

Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi pun angkat bicara terkait kedatangan polisi ke Kantor DPC PDIP Solo. Iwan meminta maaf kepada pihak PDIP Solo jika kedatangan anak buahnya menimbulkan kecurigaan akan adanya intervensi jelang Pemilu 2024.

Dia menegaskan tidak ada bentuk intervensi yang dilakukan pihaknya terkait kedatangan polisi ke Kantor DPC PDIP Solo.
"Jika secara subyektif demikian kami mohon maaf. Tidak ada sedikit pun maksud kami seperti yang beliau sampaikan," katanya.

Iwan pun menjelaskan kedatangan personel polisi ke Kantor DPC PDIP Solo adalah kegiatan rutin yang dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Hubungan PDIP dengan Pemerintahan Joko Widodo merenggang setelah keluarga presiden Jokowi bersikap mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah mengembalikan kartu anggota PDIP setelah mendampingi Prabowo Subianto. Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang juga Wali Kota Medan, Sumatera Utara mengikuti jejak Gibran, mendukung Prabowo Subianto.

Sebelumnya, seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. (bwo)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Sebelumnya, viral di media sosial video istri sah menggerebek suami seorang Kanit Reskrim yang berselingkuh dengan seorang ibu kades di sebuah kamar hotel.
Reaksi Keras Menteri Perang AS Pete Hegseth setelah Terancam Dimakzulkan, Singgung Nasib Militer

Reaksi Keras Menteri Perang AS Pete Hegseth setelah Terancam Dimakzulkan, Singgung Nasib Militer

Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menyebut langkah pemakzulan oleh anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie bentuk sabotase militer AS.
Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyajikan informasi secara lengkap terkait jadwal keberangkatan krl commuter line untuk rute Jogja-Solo pada hari ini, Rabu, 11 November 2026.
Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Kepala SMPN 3 Wera mengatakan gerbang sekolah dibuka menjelang waktu Magrib usai sebelumnya siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan motor Indonesia mencapai 5,65 juta unit pada Januari-Oktober 2026, naik 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak data lengkapnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Trending

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Irjen Ahrie Sonta diduga kuat melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan alat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral