Soal Kebebasan Berpendapat bagi Masyarakat, Timnas AMIN: Wakanda No More, Indonesia Forever

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Biacara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN), Usamah Abdul Aziz, mengatakan ungkapan Wakanda no more, Indonesia forever merupakan pesan penting yang disampaikan capres nomor urut 1 soal kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

Menurut dia, Anies memilih menggunakan ungkapan itu karena sering memantau perkembangan yang terjadi di media sosial terkait masyarakat atau milenial yang seringkali takut menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah.

"Beliau sering berkontemplasi juga untuk bisa melihat apa yang perlu disampaikan dan itu akhirnya keluar dari Mas Anies sendiri," ujar Usamah, Kamis (14/12/2023).

Usamah menyebut hal itu bukanlah gimik atau strategi khusus untuk lebih dekat dengan pemilih pemula atau Gen Z, melainkan murni tentang pandangan Anies terhadap kondisi kebebasan berpendapat atau demokrasi saat ini.

"Karena memang film [Black Panther] Wakanda itu dekat dengan dunia anak-anak muda ya. Bisa saja dampaknya mengarah ke sana (strategi), tetapi itu tidak ada secara khusus," kata dia. 

Baca Juga

Imigrasi Indonesia Pimpin Pertemuan DGICM-Australia di Kamboja, Bahas Penguatan Keamanan Kawasan

Dalam debat perdana capres pada Selasa (12/12/2023), Anies sempat menyebut tentang kebebasan berpendapat yang harus terjaga serta menekankan tidak boleh ada lagi ketakutan untuk menyampaikan pendapat pada masa depan.

Wakanda no more, Indonesia forever merupakan ungkapan yang dipilih Anies untuk menyampaikan pesan tentang kebebasan berpendapat.

Secara harfiah, ungkapan Wakanda no more, Indonesia forever bisa diartikan sebagai tidak ada lagi Wakanda, Indonesia selamanya.

Dalam konteks Indonesia, Wakanda yang merupakan sebuah negara fiksi yang dikenal dari Film Black Panther karya Marvel Cinematic Universe (MCU), kata Wakanda sering digunakan sebagai perumpamaan untuk menyindir atau mengkritik kondisi negara.

Umumnya, kata dia, itu sering untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam tata kelola negara. (ant/nsi)