Gibran Rakabuming Mempermalukan Lawannya Dalam Debat Kedua, Pengamat Sebut Ada Misi Khusus yang Dipersiapkan

Status Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa membuat Gibran yakin Muhaimin mengetahui soal SGIE. Gibran lantas bertanya perihal langkah Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE.

Menanggapi pertanyaan Gibran, Muhaimin mengaku tidak memahami SGIE. Ia pun mengaku tidak pernah mendengar istilah tersebut. "Saya nggak paham SGIE apa. Saya tidak pernah mendengar istilah ini," kata Muhaimin.

Gibran pun menjelaskan kalau SGIE berkaitan erat dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah.

Gibran Rakabuming juga menyampaikan pertanyaan 10 detik kepada Mahfud MD soal regulasi fasilitas penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS). “Ini karena Prof Mahfud ahli hukum bagaimana regulasi terkait dengan carbon capture storage?” tanya Gibran.

Gibran terlihat menikmati jawaban yang disampaikan Mahfud, yang terkesan melenceng dari poin pertanyaan soal beleid yang mengatur teknologi tangkap karbon tersebut. Mahfud justru menjawab proses pembentukan perundang-undangan alih-alih menjawab persoalan mengenai beleid CCS saat ini.

“Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu per satu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, baru dibuat regulasinya,” kata Mahfud.

Baca Juga

Prabowo Pimpin Rapat Karhutla di Sumsel, Kapolda Sampaikan Laporan dan Hasil Penanganan ke Presiden

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 November 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.(ant/bwo)