Impor Beras hingga Rekor Mencapai 3 Juta Ton, PKS: Cita-Cita Kedaulatan Pangan Bisa Ambyar!
- Aditya Pradana Putra-Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dalam jumlah besar.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023. Ini menandai kenaikan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Konferensi pers BPS pada Senin (15/1/2024) lalu menyatakan bahwa importasi beras ini adalah impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir. Meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022.
Dalam penjelasannya, Akmal mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
Dia menekankan ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia.
“Cita-cita kedaulatan pangan kita telah ambyar. Kita harus menanyakan mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar? Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional?,” kata Akmal dikutip pada Kamis (18/1/2024).
Akmal menyebut ada kemiripan dengan menjelang pemilu 2019. Pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton.
Politisi PKS ini juga menyoroti dampak negatif impor ini terhadap petani lokal.
Menurutnya, impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia.
Dia mengkritik ketergantungan impor dari negara-negara tertentu dengan Thailand, Vietnam dan Pakistan sebagai penyumbang terbesar.
Akmal menilai ini sebagai strategi yang berisiko dan menyerukan diversifikasi sumber impor.
Dalam konteks yang lebih luas, dia juga mengkritisi peningkatan impor di sektor serealia termasuk beras sebagai indikasi lemahnya ketahanan pangan nasional.
“Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Di sisi lain, PKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul,” ujarnya.
Akmal menegaskan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini.
Dia pun menyarankan investasi yang lebih besar dalam riset pertanian, infrastruktur dan dukungan bagi petani lokal demi mencapai kemandirian pangan.
Load more