Walhi Sesalkan Debat Cawapres Tak Singgung Permasalah Lingkungan di Pulau Kecil dan Pesisir

Jakarta, tvOnenews.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan debat calon wakil presiden semalam tak menyinggung permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.

Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, sedang menghadapi ancaman krisis iklim yang memengaruhi keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan dan ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

"Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin, serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

Menurutnya, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.

"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.

Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental.

Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup.

Selain itu Walhi juga memberikan catatan kepada para cawapres untuk menahan laju kerusakan ekologi secara holistik yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Walhi ingin agar ketiga pasangan calon pemimpin masa depan Indonesia itu meluruskan paradigma bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Pihaknya juga ingin agar mereka mengakui nelayan dan perempuan nelayan sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat.

"Tidak menganggap wilayah perkotaan dan warta kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan," kata Aminullah.(ant/muu)