Buntut soal Presiden Boleh Kampanye, Rocky Gerung sebut PDIP Kehilangan Arah

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggemparkan publik yang menyebut bahwa seorang presiden boleh kampanye dan memihak.

Ternyata, menuai tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung. Bahkan, dia menilai PDIP hilang arah lantaran tidak punya ketegasan.

"PDIP harus lebih jelas, siapa yang harus mereka kalahkan. Apakah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau justru Jokowi sendiri," ujar Rocky Gerung dari kanal youtubenya, Jumat (29/12/2023) silam. 

Hal ini lantaran, PDIP tidak berani dengan jelas menyatakan siapa lawan utamanya dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Terlebih, kata Rocky Gerung, PDIP hanya mengintruksikan kepada para kadernya untuk memenangkan Pemilu tanpa menjelaskan secara gamblang siapa lawan mereka.

Akibatnya, hal inilah yang membuat masyarakat bingung dan tidak bersemangat untuk mendukung partai berlambang banteng itu.

Baca Juga

Roy Suryo Berkomentar Menohok soal Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Kalau Hukum Itu Lurus, Ini Tidak Jadi Preseden

Rocky Gerung menilai, PDIP sebenarnya sudah memahami bahwa Jokowi adalah musuh utama mereka.

Namun, partai tersebut masih ragu-ragu untuk menyatakan hal tersebut secara terbuka. "Karenanya, Megawati Soekarnoputri harus lebih berani untuk mengambil langkah tegas. Dia harus menyatakan bahwa Jokowi adalah pengkhianat PDIP," katanya.

Jika PDIP tidak segera mengambil langkah tegas, lanjut Rocky Gerung, maka partai tersebut akan semakin terpuruk di Pilpres 2024. 

Hal ini karena masyarakat sudah semakin sadar bahwa Jokowi adalah musuh PDIP.

"PDIP harus segera mengambil risiko. Jika mereka tidak berani, maka mereka akan tereliminasi dari peta politik Indonesia," tandasnya.

Seperti diketahui, Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat geger publik lantaran menyebut bahwa seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Namun demikian Jokowi menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). (aag)