Tantang Kubu AMIN Lantang Setop Tambang Nikel, Nusron Wahid Tuding Pelakunya Pendukung 01

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menantang kubu Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) lantang menyatakan setop tambang nikel yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan kubu Anies-Muhaimin (AMIN) tidak akan berani menyatakan hal tersebut.

Dia mengatakan hal tersebut terjadi karena para pendukung AMIN banyak pelaku tambang nikel.

"Gini saja berani nggak dia (AMIN) mengatakan setop pertambangan disetop. Sebetulnya, dari tadi dikatakan yang dikritik bukan masalah tambang, yang dikritik itu adalah dua kebijakan Jokowi, yaitu penyetopan atau pelarangan ekspor nikel. Kenapa ekspor nikel dilarang? Karena kepentingan hilirisasi di Indonesia," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Nusron menjelaskan kebijakan Presiden Jokowi soal pertambangan karena mementingkan sumber daya alam (SDA) dikelola dalam negeri.

Dia meminta kubu Anies-Muhaimin agar berani lantang menyampaikan setop tambang. Padahal, dia merasa banyak pendukung AMIN yang menjadi pelaku tambang nikel.

Baca Juga

Faisol Riza Soroti Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Tegaskan Pentingnya Indonesia Sebagai Rantai Pasok Global

"Kalau kemudian dia berani setop tambang ya silakan sampaikan setop nambang. Wong banyak nambang di situ yang punya tambang ya banyak pendukung 01, kok, kalau berani omong setop tambang," jelasnya.

Oleh karena itu, Nusron berani menantang kubu AMIN agar menyatakan setop tambang.

"Iya ada banyak pelaku tambang nikel di situ, suruh saja setop tambang yang dipersoalkan. Saya paham mereka nggak paham dia nggak setuju hilirisasi memicu pelanggaran ekspor nikel," tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Coach Tim Nasional Timnas Anies Baswedan-Muhaimin atau Cak Imin (AMIN), Jazilul Fawaid mengatakan Indonesia sebagai negara bukan hanya milik satu keluarga, melainkan semua rakyat.

"Kenapa (penduduk masih miskin)? Karena pemimpinnya belum bisa mengelola dengan adil. Indonesia bukan milik keluarga, setuju? Indonesia bukan milik golongan, setuju? Indonesia milik semua, adil makmur untuk semua," kata Jazilul di Bali, beberapa waktu lalu.(lpk)