Foto Jokowi Dibakar Puluhan Mahasiswa di Bekasi

Bekasi, tvOnenews.com - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Bekasi Karawang Bersatu menggelar aksi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Islam 45 (Unisma) Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (06/02/24).

Aksi ini merupakan bentuk kritik kepada Presiden Jokowi yang dianggap memihak kepada salah satu pasangan calon Presiden.

Perwakilan aksi, Aditya Syahran menilai, Presiden Jokowi telah melanggar sumpah jabatan secara konstitusi.

Dia berpendapat, sebagai pejabat publik, Jokowi harus bersikap adil terhadap seluruh elemen masyarakat, tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon Presiden tertentu.

“Namun, pada saat ini presiden tidak lagi menjadi pejabat publik, presiden hanya menjadi satu orang yang mementingkan satu golongan keluarga untuk melanjutkan kekuasaannya,” kata Aditya kepada tvOnenews.com.

Baca Juga

16 Tahun Summarecon Bekasi: Pulihkan Martabat Kota Patriot dari Stigma Negatif Melalui Pembangunan Kawasan Terpadu

Selain melakukan orasi, dalam aksi tersebut mahasiswa juga membakar ban bekas di tengah Jalan Cut Mutia, hingga menimbulkan kemacetan panjang.

Mereka juga turut membakar foto Presiden Jokowi sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya karena telah keluar dari koridor demokrasi.

“Itu adalah simbolik menunjukkan kepada rakyat bahwa Jokowi ini sudah tidak sehat dalam berdemokrasi dan kita menuntut kepada Jokowi untuk kembali kepada demokrasi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membagikan selembaran kertas yang berisi lima dosa Presiden Jokowi selama periode kedua kepemimpinannya. Aditya menjabarkan kelima dosa yang dimaksud. 

Pertama, Jokowi mendukung capres penculikan aktivis 98 dan pelanggaran HAM.

Menurut dia, dengan mendukung salah satu capres, secara tidak langsung Jokowi telah menggerogoti APBN untuk kepentingan pribadi.

“Mempolitisasi bansos itu adalah bukti Jokowi berpihak kepada salah satu Paslon,” ucapnya.

Yang kedua, lanjut Aditya, Jokowi membangun politik dinasti. Politik dinasti, kata Aditya, adalah salah satu upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara.

“Jokowi memang tidak melanggar hukum, tetapi Jokowi melanggar etika moralitas dan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Lalu dosa yang ketiga, Jokowi menghidupkan orde baru. Menurut Aditya pada tahun 98 mahasiswa sudah berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi. 

Namun hari ini, lanjut dia, cita reformasi terancam gagal, akibat keberpihakan Jokowi untuk melanjutkan kekuasaannya.