Demo Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia, Polisi Bersiaga Turunkan 2.375 Personel

Jakarta, tvOnenews.com - Polres Jakarta Pusat menurunkan sebanyak 2.375 personel untuk mengamankan aksi unjuk suara yang akan dilakukan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kasie Humas Polres Jakpus Ipda Diatmoko saat dihubungi oleh media.

"Kita turunkan 2/375 personel," ujarnya singkat, melalui pesan teks, Senin (12/2/2024).

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes. Pol. Susatyo Purnomo Condro memberi imbauan kepada personel kepolisian yang bertugas untuk bertindak persuasif dan tidak terprovokasi.

"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," kata dia, melalui keterangan resmi.

Dia meminta untuk aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan damai dan tidak memaksakan kehendak. 

Baca Juga

Alih Profesi, Jokowi Latihan Akting Demi Main Film Kolosal Budaya Dayak, Tak Masalah Jadi Figuran

"Jangan anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain," tuturnya.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tandas dia.

Diinformasikan, unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) ini merupakan tindak lanjut dari seruan sejumlah guru besar dan civitas akademika yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melansir dari keterangan resmi, Koordinator Aksi Lingga Pangayumi Nasution menjelaskan tujuan aksi ini juga merujuk dari gerakan liar yang membawa politik praktis ke dalam dunia kehidupan kampus, lantaran telah merusak nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi dan mencederai proses pesta demokrasi yang sedang bergulir.

"Negatif isu ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan dan kekacauan yang berpotensi memicu konflik serta berdampak terhadap keamanan dan ketertiban pada masyarakat luas," ungkap dia.

"Atas dasar hal tersebut di atas, sebagai untuk perlawanan terhadap oknum-oknum yang mencederai nama baik perguruan tinggi dan segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu proses pesta demokrasi serta upaya pemakzulan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu," tandas dia.