Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Ungkap Situasi Pemilu 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto bicara terkait situasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan setelah menyambangi eks Menko Polhukam Mahfud MD di kediamannya. Hadi menyebut situasi Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman dan tanpa masalah.

“Adem ayem enggak? Adem ayem,” ujar Hadi di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

“Sekarang aman. Kondisi ini yang aman. Enggak ada masalah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah dan selalu tersenyum hadapi masalah,” tambah dia.

Meski demikian, Hadi mengungkapkan pihaknya akan tetap menjaga situasi pasca pelaksanaan Pemilu 2024 tetap aman.

Baca Juga

Anak Bungsu Jokowi Mau Nyaleg, Ganjar Lontarkan Komentar Menohok

“Ya sesuai dengan tugas pokok dari Kemenko Polhukam saja, tapi aman ini yang kita jaga,” kata eks Menteri ATR/BPN itu.

Sebagai informasi, sejumlah pihak memprotes terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024 milik KPU RI.

Protes itu terjadi karena adanya anomali angka pada hasil penghitungan. Angka penghitungan di Sirekap ada yang berbeda dengan angka penghitungan di formulir C.hasil.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengungkap terdapat 1.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang datanya tidak sesuai di Sirekap dalam penghitungan surat suara Pemilu 2024. Data tersebut didapat per Senin (19/2/2024).

"Dari 800 ribuan TPS terdapat 1.223 TPS kesalahan data, setelah sistem membaca ada data tidak sesuai," kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

"Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada 108 TPS dan sebagian paslon ada di 233 TPS," lanjut dia.

Terkait hal ini, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendesak Sirekap KPU RI diaudit oleh lembaga independen, bukan lembaga berwenang.

“Jadi itu supaya diaudit, benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu? Berbagai karena kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan ada. Kalau ketahuan salah di sini pindah ke daerah lain, itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya menimbulkan kecurigaan,” ujar Mahfud di Mahfud MD Initiative, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

“Oleh sebab itu, perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap, dan sistam data server KPU-nya sekalian,” sambungnya.

Selain Sirekap, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mendesak PDIP dan PPP selaku partai pengusungnya, mengajukan hak angket di DPR RI. Hal ini untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Politikus PDIP itu juga mendorong anggota DPR untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar, Senin (19/2/2024).

Hak angket ini juga mendapat dorongan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia mengatakan partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan siap membantu PDIP mengajukan hak angket di DPR.

"Ketika kita mendengar akan melakukan (hak angket), kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu," ucap Anies, di Posko Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga merupakan Ketua Umum PKB juga siap mengajukan hak angket tersebut. (saa/muu)