Ketua DPR Kunjungan Kerja ke Jawa Timur. Pantau Korban Semeru dan Ziarah ke Makam Bung Karno

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang untuk melihat kondisi warga korban letusan Gunung Semeru, di Jawa Timur, Senin (20/12/2021).

Paun akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang yang merupakan salah satu wilayah paling terkena dampak akibat meletusnya Gunung Semeru.

"Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang merupakan akses utama menuju Pronojiwo yang putus total usai diterjang awan panas dan lahar dingin akibat letusan Gunung Semeru.

Jembatan tersebut menghubungkan Lumajang-Malang dan juga penghubung Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo.

Selain itu Puan juga akan mengunjungi tempat pengungsian di SMPN 2 Pronojiwo untuk berdialog dengan warga sekaligus memastikan proses penyiapan logistik bagi para pengungsi di dapur umum PMI berjalan optimal.

Dia mengatakan, segala kebutuhan warga harus dapat terpenuhi dengan baik, termasuk kualitas makanan bagi pengungsi.

"Kami juga akan melihat apa saja yang masih diperlukan warga, sehingga segala persoalan yang ada bisa segera dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Setelah dari Lumajang, Puan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang. Dia akan meresmikan Jalan Soekarno yang berada di wilayah tersebut didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Bupati Malang Sanusi.

Setelah itu, Puan akan meninjau vaksinasi COVID-19 untuk anak di SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Puan secara khusus akan memantau proses vaksinasi anak usia 6-11 tahun karena Blitar menjadi salah satu dari 21 daerah di Jatim yang diizinkan untuk melakukan vaksinasi anak 6-11 tahun tahap pertama.

Dia menilai, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun harus bisa berjalan cepat terutama varian Omicron sudah masuk ke Indonesia sehingga anak-anak harus segera mendapat perlindungan dari ancaman virus tersebut.

"Menjadi tugas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan percepatan program vaksinasi anak dapat terealisasi sehingga pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dapat terlaksana sesuai target," ujarnya.