Catatan Bawaslu: Ada Saksi Gunakan Atribut Peserta Pemilu di PSU Metode KSK Kuala Lumpur

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut terdapat gangguan keamanan serta saksi menggunakan atribut peserta pemilu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur melalui metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, KSK merupakan area yang sangat rentan terhadap gangguan keamanan. Sebab, adanya rasa ketidakpuasan pemilih terhadap layanan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Lolly menambahkan, adanya kejadian yang dimana pemilih yang tidak masuk sebagai DPT KSK, membuat provokasi, protes, hingga melakukan intimidasi kepada KPPS maupun pengawas karena menuntut hak pilih tanpa harus menunggu.

"Beberapa contoh lokasi KSK yang terjadi hal tersebut di antaranya KSK 020, 102, dan 103. KPPS bersama pengawas dan aparat keamanan melakukan koordinasi untuk membuka layanan DPK lebih awal guna mencegah terjadinya kerusuhan," kata Lolly dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).

Bawaslu juga menemukan, adanya orang yang diduga mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu peserta pemilu tertentu di KSK 039.

Baca Juga

PPN Nobatkan Aneu Nursifah Jadi Srikandi Pemilu Indonesia

"Terhadap kejadian di KSK 039, pengawas melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu," ujar Lolly.

Lolly juga menjelaskan, pada saat PSU dengan menggunakan metode KSK, anggota Pengawas Pemilu menemukan adanya saksi yang mengenakan atribut peserta pemilu, yang terjadi di KSK 103.

"Implikasi dari adanya kejadian tersebut adalah memprovokasi pemilih dan menimbulkan kegaduhan saat pemungutan berlangsung. Pengawas mengingatkan agar saksi tersebut tidak menggunakan atribut peserta Pemilu," tandas dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu (10/3/2024).

Meskipun adanya beberapa kejadian yang tak terduga, namun KPU memastikan PSU yang diselenggarakan di 120 titik itu relatif berjalan dengan lancar.

"Secara umum, alhamdulillah relatif lancar, walaupun ada beberapa kejadian yang terjadi," ucao Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Adapun, Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(aha/lkf)