PKS Tolak Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sayang PAD Rp73 Triliun Hak Demokrasi Direnggut

Jakarta, tvOnenews.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai Rp73 triliun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai sangat disayangkan apabila hak demokrasi masyarakat direnggut begitu saja.

Hal ini dikarenakan ada wacana dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disebutkan bahwasanya gubernur akan dipilih langsung oleh presiden terpilih.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menegaskan untuk birokrasi terbawah saja seperti Rukun Tetangga (RT) dipilih langsung oleh rakyat.

"RT aja dipilih langsung, apalagi gubernur, ini hak demokrasi," ujar dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Seperti yang diwacanakan oleh Khoirudin, dia merekomendasikan selain tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dia juga menyarankan untuk mengadakan pemilihan wali kota hingga membentuk DPRD Tingkat II.

"Tidak ada walkot yang dipilih, tidak ada DPRD Tingkat II, sepertinya merampas hak rakyat, hak masyarakat," tuturnya.

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Sanksi Administratif Pajak PBB-P2 Tahun 2026

"Bayangkan Jakarta PAD-nya tadi Rp73 triliun lebih dari separuhnya berasal dari pajak rakyat, Rp43 triliun masa uang yang demikian besar pemerintahnya dibatasi, rugi masyarakat gitu," sambung dia.

Sebelumnya, Khoirudin mengatakan DPRD tingkat II dibutuhkan usai Jakarta tak lagi berstatus ibukota dan aturan tersebut wajib tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

“Jadi saya berharap agar RUU DKJ yang dibahas di DPR RI saat ini harus memasukan klausul bahwa adanya DPRD tingkat dua,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/3).

Dari segi kepadatan penduduk, yakni 10,56 juta jiwa, tingkat rata-rata pendidikan, dan luasan wilayah, Jakarta sudah selayaknya memiliki DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota.

“Tak ada alasan yang bisa membenarkan bahwa ditiadakannya DPRD tingkat dua. Dari segi penduduk, segi pendidikan, segi keluasan wilayah semuanya memungkinkan untuk dilakukan. Bandingkan dengan Yogyakarta, penduduk kita 10 juta, mereka hanya 4,5 juta. Indeks pendidikan warga Jakarta juga lebih tinggi,” papar Khoirudin.

Politisi PKS itu berharap, DPRD tingkat II di Jakarta akan meningkatkan fungsi pengawasan dan anggaran. Sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal.