Repdem: Hormati Para Pihak yang Tempuh Jalur Konstitusi Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Penyebaran berita bohong atau hoaks dan kampanye hitam selama pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, agama hingga budaya. 

Sebaran hoaks dapat berdampak pada timbulnya perpecahan dan persatuan nasional sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang sangat maksimal dalam menangkal virus-virus informasi yang menyesatkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abraham Leo Tanditasik, mengatakan dalam kontentasi pemilu adalah hal yang wajar jika terdapat serangan hoaks dan kampanye hitam yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, hoaks semacam itu merupakan hal-hal yang berada di luar etika dalam berdemokrasi lima tahunan tersebut. Ia berharap tak ada lagi terjadinya berita-berita yang memecah belah persatuan.

"Ya kalau hoaks harus selesai kan. Jadi gini hoaks itu kan beredar ketika terjadi konstentasi. Konstentasi itu biasa, tiba-tiba ada hoaks itu buat kita hal biasa meskipun itu diluar etika, sekali lagi saya menyebut diluar etika. Konstentasi sudah lewat, Pemilu 2024 dari pencoblosan sudah lewat maka hal-hal seperti itu saya kira yang perlu di ingatkan adalah jangan terjadi lagi," kata Abraham di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Suasana Pilpres 2024 jauh lebih baik dalam penyebaran hoaks dibanding Pemilu 2014 dan 2019

Baca Juga

MK: Hasil Gugatan Syarat Pencalonan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka Ditolak

Dia menegaskan, sebaran berita hoaks dan kampanye hitam tak sebanyak sebelumnya jika dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 dan 2019. Di periode tersebut, sebaranya virus informasi itu dapat dikatakan masih tersebar bebas sehingga banyak masyarakat terhasut dan menjadi korbannya.

"Aku kira kemarin hoaksnya tidak separah 2014-2019, kalau itu parah banget. Tahun ini aku lihat hoaksnya sudah jauh-jauh menurun," ujar pria yang disapa Abe ini.

Repdem menilai, segala bentuk informasi yang bersifat hoaks selayaknya harus dibuktikan sehingga dengan cara tersebut masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar dan tidak benar.

"Dan yang melakukan itu juga harus bisa membuktikan apa yang disebutkan itu benar. Kemarin saya sudah ada satu kasus kemudian sudah dihentikan, oke saya kira di belakang itu semua sudah kondisikan damai, sudah selesai persoalannya sudah selesai. hanya kita berharap ke depan yang namanya potensi hoaks khususnya SARA itu jangan sampai terjadi lagi, itu yang kita hindari," jelas Abe.