Pesan Khusus Presiden Jokowi soal Polemik Seusai Pilpres 2024, TKN Sebut Tegas Bantah Titip Menteri ke Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengungkap pesan khusus Presiden Jokowi soal isu menitip nama menteri dalam kabinet pemerintahan selanjutnya.

Silfester mengaku bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (2/4/2024), membahas kondisi seusai Pemilu 2024.

"Tadi Pagi Saya dipanggil Presiden Jokowi dan kami berdiskusi empat mata mulai pukul 10.00-11.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, presiden meminta Info-info terkini keadaan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat. Baik sehabis Pilpres/Pileg 2024 dan juga menjelang Lebaran Idulfitri," kata Silfester Matutina.

Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu mejelaskan pertemuan itu menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak meminta khusus menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029.

Sebagai ketua umum dari organisasi yang mempunyai anggota dan pengurus di seluruh Indonesia dan luar negeri, Silfester memberikan masukan ke presiden menyangkut beberapa masalah-masalah ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat.

"Saya juga memberikan masukan mengenai program-program kementerian dan Proyek Strategis Nasional yang belum perform dalam pelaksanannya," tambahnya.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Indonesia Nol Insiden Terorisme Selama Beberapa Tahun, Apresiasi Kinerja Polri

Di tengah diskusi yang cukup lama sekitar 1,5 jam, Presiden Jokowi menegaskan membantah isu bahwa dirinya menitipkan beberapa nama menteri kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kewenangan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. Saya tidak mau mencampuri urusan itu, lagian toh prosesnya masih lama setelah pelantikan 20 Oktober 2024. Baru setelah itu penunjukan menteri dan pembentukan kabinet," ujar Silfester menirukan Presiden Jokowi.

Selain itu, Silfester menuturkan Presiden Jokowi turut mengormati proses sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Dia menuturkan Presiden Jokowi mempersilakan beberapa menteri dalam kabinetnya duduk sebagai saksi dalam perkara di MK tersebut.

"Silakan saja bersaksi. Saya tidak akan menghalangi dan ikut menutup nutupi, dibuka saja semuanya agar terang benderang," demikian kata Presiden Jokowi disampaikan Silfester.(lpk)