Pengamat Unpad Sebut Kebijakan ASN untuk WFH dan WFO Urai Macet Arus Balik Mudik: Tak Harus Kejar Waktu

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan terhadap tugas kedinasan dari work frome home (WFH) maupun work from office (WFO) terhadap aparatur sipil negara (ASN) saat arus balik mudik Lebaran 2024, mendapatkan respons dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Asep Sumaryana.

Diketahui, saran kebijakan WFH dan WFO sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024) disebut pengamat dari Unpad tersebut sebagai penguraian tumpukan kendaraan yang terjadi saat arus balik mudik.

Seperti tidak mengejar waktu untuk bekerja yang diberlakukan untuk ASN, terutama pada yang memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung.

"Dengan pemberlakuan seperti itu, tumpukan arus balik dapat dikurangi karena tidak harus mengejar waktu agar bisa kerja bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik," ujar Asep saat dihubungi, Sabtu (13/4/2024).

Kebijakan WFO dan WFH untuk ASN diberlakukan lantaran hasil dari pertimbangan diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar permintaannya dapat disetujui oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga

TASPEN Salurkan Manfaat JKK dan JKM Rp1,08 Miliar Kepada Dua Keluarga ASN di Kepulauan Riau

Terutama pada tingkat fluktuasi terjadi pada arus balik Lebaran 2024 berdasarkan kebijakan WFO dan WFH untuk ASN yang berada di beberapa bagian yang tidak bekerja di kantor saat momen puncaknya.

Meskipun kebijakan tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah lantaran tidak sedikit pasangan suami-istri yang ASN mendapatkan bagian berbeda untuk berpotensi salah satunya bisa WFH dan lainnya WFO.

"Hanya saja tidak sedikit yang pasangannya berada dalam dua posisi yang berbeda. Bisa suaminya harus melayani publik, dan istrinya sebagai ASN yang back office," ucap pengamat dari Unpad tersebut.

Tidak hanya itu saja, untuk ASN yang memiliki anak harus dipertimbangkan pemerintah dan harus masuk sekolah yang memang sudah ditentukan tanggal masuknya. Karena itu harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menata kebijakan secara teknis di lapangan.

"Artinya, kombinasi seperti itu perlu dipertimbangkan agar tidak dipahami secara berbeda dan menimbulkan persoalan baru di lapangan," imbuhnya.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespons terkait kebijakan WFH dan WFO untuk ASN saat membuka sistem satu arah dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah Sabtu (13/4/2024).