Pemprov Jakarta Selektif Pilih ASN yang WFH saat Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2024
- Dok. Pemprov Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah dengan sistem Work From Home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) secara selektif.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran 2024 atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jakarta Maria Qibtya mengatakan, WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi pegawai ASN.
ASN yang tertuju yang apabila melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman selama libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
"Bagi pegawai ASN yang tugasnya dapat dikerjakan melalui media/aplikasi digital, selain sektor esensial seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, transportasi, utilitas dasar, dan sejenisnya, diberlakukan WFH pada 16-17 April 2024," jelas Maria melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/4/2024).
Bagi ASN yang menerapkan WFH, Maria menegaskan, mereka wajib melaksanakan sejumlah aturan, seperti melaporkan kehadiran atau presensi melalui absensi mobile dan melaporkan capaian kinerja harian kepada atasan langsung melalui sistem informasi e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
“Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengawasan,” ujar Maria.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengkombinasikan tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa, 16 April dan Rabu, 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.
"Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing," jelas Anas, Sabtu (13/4/2024).
Load more