AHY Geber Investasi dari Kepastian Hukum dan Tumbangkan Mafia Tanah: Saya Ingin Satgas Kerja Efektif

Konsultasi dengan para pakar tanah hingga menteri yang menangani pertahanan terus dilakukan oleh anak dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Upaya yang ingin dilakukan AHY yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah secara maksimal dengan terus bekerja agar mafia tanah di Indonesia cepat ditangani pemerintah Indonesia.

"Saya menginginkan agar Satgas Anti Mafia Tanah itu benar-benar bekerja secara efektif," imbuhnya.

Sebab, sejak ia memimpin ATR/BPN ingin membuktikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu pencapaian targetnya di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI.

"Kita ingin meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bisa mencapai target-target yang ingin dituntaskan sampai dengan 2024," pungkasnya.

Sebagai bentuk kepeduliannya, ia sampai menerangkan kerugian yang berasal dari kasus di Banyuwangi terkait surat kuasa palsu digunakan dalam proses pemisahan sertifikat di Kantor Pertanahan kabupaten setempat.

Baca Juga

Pakar Pidana: Aparat Harus Antisipasi Perkembangan Teknologi dan Kecanggihan Kejahatan

Kerugian yang dicapai kurang lebih Rp17.769 miliar dengan ukuran luas tanah 14.250 meter persegi.

"Kerugian sekitar Rp17,769 miliar dengan luas tanah 14.250 meter persegi. Potensi kerugian negara dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp506 juta," tandasnya.

Untuk polemik kasus yang berada di Pamekasan, objek perkara terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) melihatkan fakta mengatasnamakan orang lain. (ant/hap)