Komentar Menohok Mardiono soal PPP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ternyata Bisa Ditempuh Karena Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Plt Ketua Umum PPP M Mardiono buka suara soal potensi partainya gabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029.

Menurutnya, dalam memutuskan segala sesuatu yang menjadi kepentingan partai, selalu ada mekanisme yang ditempuh di antara para kader dan pengurus PPP.

"PPP memiliki mekanisme di dalam menentukan keputusan-keputusan yang sangat strategis," kata Mardiono dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Salah satu mekanisme yang dimaksud, yakni PPP harus terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Agenda tersebut akan segera dilakukan oleh DPP PPP dalam menentukan sikap politik mendatang.

Baca Juga

Gibran Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: Lebih 90 Persen Uang Korupsi Menguap

"Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan dinilai masih terlalu dini untuk dibicarakan," ungkap dia.

PKB juga saat ini masih pengin fokus dalam upayanya bisa lolos ke parlemen melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang sebagian besar sudah ditolak.

"Konsentrasi yang dilakukan PPP saat ini adalah untuk berjuang di MK bukan untuk memikirkan gabung atau tidaknya di pemerintahan," jelasnya.

Sebelumnya, Politikus Sandiaga Uno berminat gabung di koalisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendukung persatuan dalam pembangunan dan Indonesia Emas 2045.

“Sikap saya pribadi, bergabung dengan Pak Prabowo,” kata Sandiaga Uno di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (20/5/2024).

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sikap partai berlambang Ka’bah itu bergabung atau tidak di koalisi Prabowo Subianto, akan dirumuskan melalui proses di internal partai.

“Mungkin di Mukernas atau Rapimnas di tingkat jajaran pimpinan yang melibatkan semua DPW (dewan pimpinan wilayah),” terang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Dia turut mendorong untuk memberikan dukungan, baik di dalam atau di luar pemerintahan agar berkontribusi untuk bangsa dan negara.

“Kita ini sekarang tidak punya waktu sama sekali tapi untuk bonus demografi kita ini kan sebentar lagi akan habis, kita perlukan persatuan dalam pembangunan,” pungkasnya.(lkf)