Buruh Dibebankan Tapera, Sri Mulyani hingga Basuki Terima Gaji dari Tapera, Jumlahnya Fantastis

Jakarta, tvOnenews.com - Tabungan Perumahaan Rakyat (Tapera) semakin ramai diperdebatkan oleh sejumlah kalangan.

Pasalnya, kebijakan Presiden Jokowi soal Tapera ini menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan, maupun sebagian buruh.

Hal ini lantaran, sebagian tokoh dan politikus Indonesia menilai Tapera sangat membenani buruh.

Di samping itu, ada hal yang paling mengejutkan lagi. Hal ini lantaran, buruh dibebankan untuk menyisihkan 3 persen dari gajinya untuk Tapera.

Namun, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima gaji yang nilainya begitu fantastis dari Tapera. 

Sebagaimana dilansir dari laman resmi, pengurus Tapera sendiri terdiri dari komite dan komisioner. 

Baca Juga

Terungkap, Alasan Basuki Berharap Gibran Berkantor di IKN Tahun Ini

Salah satu anggota Komite Tapera adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Di dalam komite tersebut, untuk menunjang kinerja Sri Mulyani, ia berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp29,25 juta per bulannya.

Besaran honor yang diterima Sri Mulyani sama dengan honor yang juga diberikan untuk anggota Komite Tapera lain, yakni Ida Fauziah yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan. 

Kemudian, dalam pasal 3, besaran honorarium tertinggi adalah Komite Tapera unsur profesional sebesar Rp 43,34 juta. 

Lalu, anggota dengan posisi Ketua Komite Tapera yang yang dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni sebesar Rp32,5 juta.

Honorarium para menteri ex officio di BP Tapera ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.

Besaran tersebut baru menghitung honorarium saja, artinya komite juga masih mendapatkan penghasilan berupa insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya.

Untuk tunjangan yang diterima pengurus BP Tapera antara lain THR yang nominalnya satu kali honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya.

"Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan," tulis Pasal 2 ayat (2).

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD menyarankan pemerintah, agar mengkaji kembali skema program tersebut. 

Karena, menurut Mahfud, hitungan Tapera dengan simpanan wajib per bulan sebesar 3 persen tidak masuk akal. 

"Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal," tulis Mahfud dalam akun X milik pribadinya seperti yang dikutip pada, Kamis (30/5/2024).