Bali Hadapi 3 Tantangan Besar dalam Pariwisata, BI sebut Permasalahannya

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama pemangku kepentingan pariwisata di provinsi itu mengidentifikasi ada tiga kelompok besar tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Pulau Dewata.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari di Denpasar, Minggu, mengatakan tiga tantangan tersebut yakni aspek kualitas mencakup keamanan destinasi dan atraksi wisata; regulasi termasuk aspek sinkronisasi peraturan dan legalitas usaha dan tata kelola serta; sinergi dan kolaborasi.

Terkait aspek kualitas, ia mengemukakan meliputi masalah jaminan keamanan bagi wisatawan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

"Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak dengan tuntas ditangani saat ini, maka ke depan akan semakin membesar dan kompleks sehingga menjauhkan Bali sebagai destinasi wisata global yang berkualitas," ujarnya.

Dari sisi regulasi, tantangan yang teridentifikasi terkait optimalisasi pelaksanaan pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA untuk menciptakan pariwisata berkualitas.

Selain itu, pengurusan legalitas usaha maupun perizinan bagi pelaku usaha perlu diperjelas mekanismenya dan solusi jika di dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai contoh terkait dengan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).

Baca Juga

Kunker di Bali, Wapres Gibran Rakabuming Cek Ketersedian dan Harga Pangan

Diah Utari menambahkan, sebelumnya saat menggelar FGD yang bertemakan Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali itu juga mengemuka mengenai sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar pemerintah daerah memiliki peran lebih signifikan dalam regulasi perizinan di wilayahnya.

FGD dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta asosiasi terkait yaitu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA) dan Perumda Kerthi Bali Santhi.

Diah Utari mengatakan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait menimbang cukup kompleksnya tantangan yang ada.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam FGD bersama para pemangku kepentingan pariwisata disepakati adanya pembahasan secara reguler oleh Bank Indonesia dan seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kabupaten di Bali serta asosiasi terkait agar dapat menghasilkan usulan dan penanganan permasalahan utama yang solutif, konklusif, dan efektif.