LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Ketua Panja RUU KIA, Lenny N Rosalin
Sumber :
  • tvOnenews.com/Rika Pangesti

Cuti Ayah di UU KIA Dianggap Minim, Ketua Panja : Bisa Disesuaikan Kebutuhan

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), Lenny N Rosalin menyebut bahwa cuti untuk ayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:48 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), Lenny N Rosalin menyebut bahwa cuti untuk ayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

"Cuti ayah memang disesuaikan dengan kebutuhan. Karena waktu kita membahas RUU ini, juga banyak dokter yang menyatakan bahwa kalau lahir normal itu sebetulnya sehari saja sudah bisa pulang. Kalau operasi itu sebetulnya hari kedua juga sudah bisa turun dari tempat tidur," kata Lenny, Kamis (13/6/2024).

Menurut Lenny, cuti ayah bisa ditambah dari ketentuan dua hari, bila kondisi ibu dan atau bayi yang baru lahir memiliki kerentanan khusus.

"Terlebih jika ibu mengalami baby blues. Bahkan nanti perusahaan pun mungkin akan membuat dan menyelaraskan lagi peraturan perusahaannya dengan UU KIA ini sebagai sebuah proses," ucap Lenny.

Baca Juga :

Kerentanan yang dimaksud adalah istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran, anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi.

Pada Pasal 6 ayat (2) huruf a UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, menyebutkan Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan, selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan penambahan lama waktu cuti ayah untuk mendampingi istri dan atau anak.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (4/6), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi Undang-undang.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Trending
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto tampak ceria saat menghadiri acara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di JS Luwansa Hotel.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Selengkapnya