Politikus PDIP: Jokowi Lebih Mendengarkan Projo-BaraJP Ketimbang Lemhanas-Wantannas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mempertanyakan fungsi berdirinya Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Komisi I DPR bersama Gubernur Lemhanas dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas.

“Yang ke depan harus kita pikiran Pak Gubernur, Pak Sesjen. Ini lembaga mau dikemanain, where are you going to?” kata Utut di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

“Kalau zaman Pak Harto saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur, jadi orang mau datang, kalau sekarang siapa?” sambungnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu menilai Presiden Jokowi malah lebih mendengarkan relawannya seperti Pro Jokowi (Projo) atau Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), daripada Lemhanas dan Wantannas.

Baca Juga

Memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Menjadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

“Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas. Presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan-keberpihakan,” kata Utut.

Dia pun mengatakan Gubernur Lemhanas dan Sesjen Wantannas jarang bertemu Jokowi merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

“Saya pastikan enggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau benar, saya kasih Rp10 juta, eh Rp100 juta, kalau saya yang, bapak yang enggak benar, bapak kasih saya Rp10 juta,” ujar Utut.

Menurut Utut, kerja-kerja itu tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi juga harus dibuktikan di lapangan.

“Bernegara enggak bisa begini, hanya di atas kertas bapak hebat, di atas kertas ada delapan menteri dan bapak sekretaris, komunikasi dengan presiden, lapangannya tidak,” lanjutnya.

Ketua Fraksi PDIP itu mengatakan tidak ingin melihat lembaga tersebut hanya menjadi ‘tempat parkir’ para petinggi TNI-Polri sebelum pensiun.

“Saya berkata gini berani karena sekarang ada RUU TNI dan Polri yang akan masuk, potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini dipikiran teman-teman inilah tempat parkir para petinggi TNI maupun polri. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

“Ke depan, kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita ketok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat,” pungkas Utut. (saa/muu)