Kabar Bagus! Indonesia Akhirnya Punya Dasbor Pelacak Kebijakan Tuberkulosis (TBC) Pertama dalam Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan Dasbor Pelacak Kebijakan TBC pada Kamis 13 Juni 2024 di Jakarta.

Dasbor tersebut merupakan inisiasi STPI terhadap kebijakan TBC yang masih banyak tercecer dan belum terdokumentasi dengan baik.

Sehingga ketika masyarakat mencari tahu kebijakan TBC di daerah tertentu, pencarian google menunjukkan terdapat banyak sekali kebijakan yang keluar.

Muhammad Hanif, S.E selaku Dewan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia (STPI) mengatakan, sebenarnya telah mengeluarkan Perpres 67 tahun 2021 yang mana dalam pasal 24 telah mengamanatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menurunkan kebijakan TBC dalam subnasional seperti perda dan lainnya

"Melalui dasbor ini, seluruh Kebijakan - kebijakan yang sudah ada dapat diakses, dilihat, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Selain itu, disini masyarakat juga dapat memberikan masukan untuk kebijakan TBC yang telah dibuat” kata Muhammad Hanif.

Baca Juga

Hasilkan Kebijakan Lebih Responsif, BSKDN Kemendagri dan UNAIR Bangun Kolaborasi Riset

Perpres tersebut juga mengamanatkan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mencantumkan indikator TBC di dalam RPJMD.

“Nantinya RPJMD ini juga perlu Rilis Untuk segera disiarkan tercantumkan di dalamnya bahwa perlu membuat TP2TB daerah” jelas R. Budiono Subambang, S.T., M.P.M selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kemenko PMK.

Menanggapi hal tersebut, Ir. Restuardy Daud, M.Sc selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa arahan presiden RI kepada kemendagri adalah melakukan konsolidasi dan eliminasi TBC per 2 minggu bersama kepala daerah.

“Kemarin 10 Juni, sudah dilakukan kick off rapat bersama seluruh kepala daerah yang rapatnya akan dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali membahas inflasi dan TBC.”jelasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Pemda harus segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC dan kelembagaannya membentuk TP2TB serta memastikan seluruh kegiatan masuk di dalam dokumen perencanaan, realisasi pada APBD serta dapat menjaga implementasi secara berkelanjutan, juga dapat memanfaatkan dasbor pelacak kebijakan TBC untuk memantau pembentukan peraturan TBC di daerah.