LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Kusumaytai sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Karawang usai dilaporkan sang anak
Sumber :
  • Istimewa

Gegara Harta Warisan Peninggalan Ayah, Anak di Karawang Nekat Penjarakan Ibu

Kemelut terjadi dalam keluarga Kusumayati, warga Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:40 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Kemelut terjadi dalam keluarga Kusumayati, warga Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dirinya terancam meringkuk dibalik jeruji besi akibat kelakuan anaknya yang nekat menggugat harta warisan dan perusahaan keluarga sepeninggal ayahnya.

Kuasah hukum Kusumayati, Ika Rahmawati menjelaskan kasus kemelut antar ibu dan anak itu terjadi sejak sang suami Sugianto meninggal pada tahun 2013 hubungan Kusumayati dan sang anak kian merenggang.

"Kasus ini bermula pada saat suami dari klien kami bu Kusumayati meninggal, pada Februari 2013, kebetulan pada saat berkeluarga Kusumayati dan suaminya pak Sugianto membangun usaha, karena aturan dan perundang-undangan yang berlaku jika pemilik saham ini meninggal harus ada perubahan pemegang saham," kata Ika kepada awak media, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca Juga :

"Namun karena pelapor Stephanie hubungannya merenggang sulit untuk berkomunikasi, jadi klien kami membuat akta pemegang saham perusahaan tanpa nama pelapor," sambungnya.

Sebelum sepeninggal ayahnya, Stephanie cenderung tidak akur dengan Kusumayati sang ibu dan bahkan tinggal bersama sang suami di Surabaya, Jawa Timur.

Oleh karenanya Kusumayati merasa kesulitan membuat akta pemegang saham perusahaan, dan surat keterangan waris (SKW), karena ia komunikasi yang tak terjalin baik dengan sang anak.

Halaman Selanjutnya :
Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pasar Cigasong, Eks Pj Bupati Bandung Barat Langsung Bikin Ulah Selundupkan Senpi dalam Koper

Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pasar Cigasong, Eks Pj Bupati Bandung Barat Langsung Bikin Ulah Selundupkan Senpi dalam Koper

Penyeludupan senjata api (senpi) milik eks Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif saat akan menjalani masa tahanan, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi
DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan bakal pasangan calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diusung maju pada gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Kasus Korupsi Pekerjaan di Universitas Islam Negeri Sumut, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka yang Rugikan Rp795 Juta

Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Rp795 juta pada pekerjaan rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV Tuntungan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Trending
Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Kasus Scam Online dan TPPO di 4 Negara, Bareskrim Polri Beberkan Indonesia Rugi Rp59 Miliar dan 823 WNI Jadi Korban

Dittipidsiber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus scam (penipuan) online sekaligus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di empat negara.
Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Surat Pemberhentian dari Ketua PWI Pusat Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun: Lima Anggota DK Tak Tahu

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang mengeluarkan surat pemberhentian kepada dirinya.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta Beri Inovasi Layanan LESTARI Mampu Cetak Ratusan Paspor Baru dan Pergantian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Datang ke Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Bakal Bahas Hal Ini

Presiden Jokowi disambut langsung Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi.
Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Seusai Deklarasi Dukungan dari SOKSI Pimpin Golkar Hingga 2029, Airlangga Hartarto dan Supit Berduet

Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto tampak ceria saat menghadiri acara Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di JS Luwansa Hotel.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

DPD PDIP Kaltim Kirim Rekomendasi Bacagub Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Pilkada 2024

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan bakal pasangan calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diusung maju pada gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Selengkapnya