Pelayanan Lumpuh Gegara Serangan Siber, Dirjen Imigrasi Tolak Salahkan Pihak-pihak Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim merespons serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN).

Dia mengaku tak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu soal pelayanan imigrasi yang sempat lumpuh akibat gangguan buntut serangan siber.

"Ya tidak mungkin saya begitu (menilai)," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Dia menekankan tidak berwenang menilai Kementerian/Lembaga lain atas peristiwa peretasan yang terjadi.

"Sudah lah, sesama bus kota tidak boleh saling menyalip," katanya.

Selain itu, Silmy mengatakan hanya pakar di luar Kementerian/Lembaga yang berhak menilai atas peristiwa yang terjadi. 

Baca Juga

Imigrasi Indonesia Pimpin Pertemuan DGICM-Australia di Kamboja, Bahas Penguatan Keamanan Kawasan

Hal ini juga termasuk siapa yang harus bertanggungjawab atas peristiwa ini.

Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6/2024) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2.

Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital.(ant/lgn)