Pengamat Politik Sorot Tajam Proses Seleksi Deputi BPIP, Komisi II DPR dan Presiden Jokowi Diminta Awasi Hal Tak Terduga

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyoroti persoalan seleksi calon pimpinan atau Deputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurutnya, panitia seleksi calon pimpinan tinggi madya dan tinggi pratama BPIP mesti transparan.

"Pansel calon pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama BPIP harus transparan dan terbuka dalam menentukan siapa yang dilanjutkan pada tahapan akhir untuk kemudian diangkat menjadi deputi," kata Fernando dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Dia mengatakan pada pelaksanaan tersebut seharusnya tidak ada praktik titipan untuk diloloskan oleh Pansel dan pihak-pihak tertentu.

"Semua pihak harus memberikan perhatian terhadap seleksi yang dilakukan oleh Pansel untuk menghasilkan pemimpin yang memang memiliki kemampuan dan keahlian bidang yang dipimpin," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta Komisi II DPR sebagai mitra BPIP bisa memberikan perhatian dan pengawasan terkait proses seleksi Pansel.

Baca Juga

Komisi VIII Pastikan Timwas Haji 2026 Sudah Dibentuk, Nama Ketua Belum Ditentukan

"Apalagi BPIP merupakan salah satu lembaga yang sangat vital dalam menjaga Ideologi Negara sehingga dibutuhkan sosok yang memang benar-benar sangat memahami mengenai Pancasila," tambahnya.

"Jangan sampai Pansel meloloskan sosok yang tidak memahami secara baik mengenai Pancasila dari berbagai aspek sehingga tidak akan bisa kerja yang maksimal dan harus diperhatikan track record calon pimpinan. Jangan berdasarkan kedekatan dengan pimpinan atau kelompok,,,,,,,,,,,,,," ucap dia.

Sementara itu, Fernando turut menyoroti persoalan bangsa yang membutuhkan idelogi bangsa.

"Apalagi saat ini sangat dibutuhkan membumikan Pancasila secara baik terhadap berbagai pihak dan kalangan agar dapat diaplikasikan secara baik dalam berbagai bangsa dan bernegara," ujar Fernando.

Menurutnya, sekarang ini banyak persoalan dalam berbangsa dan bernegara seperti dalam pluralisme beragama yang dibeberapa tempat terjadi penutupan rumah ibadah, karena tidak memahami secara baik nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.

"Kembali saya berharap Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan seleksi secara jujur, transparan dan terbuka berdasarkan pada penilaian terkait dengan apa yang ingin di nilai oleh Pansel," tambahnya.

Selain itu, dia turut meminta Presiden Jokowi bisa mengawasi proses seleksi posisi Deputi BPIP ke depan.