Sistem Zonasi Dikeluhkan, Heru Budi: Banyak Siswa Pindah ke Jakarta, Daerah Lain Bangun Sekolah Dong!

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons keluhan masyarakat terkait sistem zonasi dan kurangnya kuota bangku sekolah membuat sebagian anak kesulitan melanjutkan pendidikan.

Menurut Heru, hal ini terjadi di Jakarta karena dalam waktu satu tahun terakhir banyak warga yang pindah ke Jakarta sehingga menyebabkan kekurangan bangku sekolah.

“Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta, itu problem. Tapi di sisi lain sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah di mana saja,” tutur Heru di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

“Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu, maka sampai kapan pun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah,” sambung dia.

Kasetpres ini pun mengimbau kepada para pemimpin di daerah lain, terutama kawasangan penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk membangun sekolah setara Jakarta.

Hal ini merupakan upaya mengurangi polemik kekurangan bangku sekolah dan sistem zonasi.

Baca Juga

Jakarta ‘Bernapas’! Efek WFH Disebut Polisi Bikin Jalanan Ibu Kota Mendadak Lengang

“Maka dari itu saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah lain, bupati, wali kota sekitar Jakarta ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta,” tegasnya.

Bahkan, Heru mengaku bersama dengan DPRD DKI Jakarta sudah melakukan komunikasi terkait pemberian biaya gratis di sekolah swasta.

Anggaran untuk program sekolah gratis ini akan menggunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemporv DKI dengan DPRD akan berpikir bebas sekolah gratis. Kan dengan hingar-bingar KJP segala macam, ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta sekolah gratis itu. Sedang dibahas,” tandas dia. 

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah menilai kuota dan jangkauan jarak jalur zonasi perlu dilakukan evaluasi.

Pasalnya, ia mendapat keluhan dari sejumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mengaku kecewa karena tempat tinggalnya tidak masuk ke dalam jangkauan jalur zonasi. Padahal, jarak rumah ke sekolah tak jauh.

“Saya temukan salah satu kasus, di wilayah sekolah ternyata hanya satu RT saja (yang masuk dalam zonasi). Padahal ada RT lain juga yang ada di dekatnya. Nah, ini perlu dirapikan dan pengawasan juga. Padahal hanya berbatasan dengan jalan, tetapi tidak masuk,” ungkap Sholikhah, melansir keterangan resmi, Jumat (28/6/2024).