DPR 'Tekan' Pemerintah Agar Berani Buka-bukaan Buntut PDNS 2 Surabaya Kena Serangan Ransomware

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memberikan kejelasan soal nasib data pribadi warganya yang terkena serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Sebab, pemerintah saat ini belum memberikan jawaban yang pasti terkait nasib data tersebut.

"Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga pemerintah yang bocor dan mana data yang aman," kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Politikus PKS itu meminta pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan data pribadi masyarakat, karena data-data tersebut sangat bersifat rahasia.

"Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya," ungkapnya.

Baca Juga

Sejumlah Provokator Menyusup di Demo Depan Gedung Grahadi Surabaya, Aksi Damai Mendadak Mencekam

Dia juga menyebut upaya pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional setelah terjadinya serangan siber memang penting.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan pemerintah tidak melupakan aspek perlindungan data pribadi.

"Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," tegas Sukamta.

Sukamta menambahkan pemerintah wajib memberikan update informasi kepada masyarakat terkait kebocoran data.

Hal ini sesuai aturan dalam UU RI Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Dalam Pasal 46 UU PDP dijelaskan bahwa pihak pengelola data pribadi harus memberitahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas PDP dalam waktu 3x24 jam.

Sedangkan, saat ini sudah lebih dari batas waktu yang ditentukan.

Pemerintah juga diminta harus merilis pemberitahuan tertulis yang memuat data pribadi yang bocor, kapan, dan bagaimana data itu bocor.

Kemudian, pemberitahuan itu juga harus memuat upaya penanganan serta pemulihan dari kebocoran data tersebut.

“Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi Pemerintah terkait aspek pelindungan data pribadi masyarakat usai serangan siber terhadap PDNS 2,” tutur Sukamta.

“Pemerintah belum berikan update info yang memadai tentang apakah terjadi kebocoran data, apa yang sedang dan sudah dilakukan Pemerintah dan bagaimana selanjutnya," sambungnya.(saa/lkf)