Lebih Parah dari Indonesia, Ratusan Korban Unjuk Rasa Tewas Bergelimpangan di Bangladesh

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak buntut protes mahasiswa anti-kuota pekerjaan publik di ibu kota Dhaka.

Berdasarkan laporan Anadolu, pihak rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Dhaka Medical College (DMCH) dan pos polisi rumah sakit yang khusus memberikan informasi, menolak memberikan informasi terbaru.

Namun surat kabar lokal berbahasa Inggris New Age melaporkan pada Sabtu (27/7/2024) bahwa dua orang yang terluka parah meninggal Sabtu dini hari, saat menjalani perawatan di DMCH, sehingga jumlah korban tewas akibat kekerasan baru-baru ini menjadi sedikitnya 211 di seluruh negeri.

Kemudian, lebih dari 1.600 orang yang terluka masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Sementara itu, pemerintah mengumumkan akan melanjutkan jam malam militer pada Sabtu hingga delapan hari berturut-turut dengan mengatakan bahwa jam malam akan dilanjutkan sampai situasi membaik.

Baca Juga

Orang Jepang Terkagum-kagum dengan Jasa Sol Sepatu dan Permak di Indonesia: Kalau ke Negeri Sakura Dapat Penghasilan Besar

Namun, jam malam tetap diberi jeda selama sembilan jam mulai pukul 8:00 pagi.

Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan mengatakan lembaga penegak hukum sedang menilai situasi untuk menentukan pencabutan pemberlakuan jam malam.

"Meskipun tidak ada insiden yang tidak diinginkan yang dilaporkan di mana pun pada hari Sabtu, tentara terlihat berpatroli di ibu kota Dhaka," ungkap Asaduzzaman kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di Dhaka, pada Jumat malam (26/7/2024).

Sementara itu, Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Sabtu mengunjungi beberapa rumah sakit di Dhaka untuk menanyakan kondisi orang-orang yang terluka.

Kemudian, dia juga mengunjungi gedung-gedung pemerintah yang rusak yang diserang selama protes. 

Lebih dari 6.200 orang telah ditangkap dalam 555 kasus dalam 10 hari terakhir dari 17 hingga 26 Juli, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Sabtu (27/72024).

Sebagian besar dari mereka berasal dari partai oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Jamaat-e-Islami Bangladesh serta mahasiswa.

Protes mahasiswa yang menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan pemerintah memaksa pemerintah untuk mengurangi kuota dari 56 persen menjadi 7 persen, termasuk 5 persen untuk keturunan veteran perang, setelah pengadilan tinggi negara itu mengeluarkan putusan pada Minggu lalu.