Wakil Ketua MKD DPR RI Sebut MKD Awards Bentuk Pembudayaan dari Perilaku Etis Anggota Dewan

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Awards telah sukses diselenggarakan baru-baru ini.

Penentuan yang memperoleh MKD Awards diputuskan oleh MKD melalui berbagai penilaian dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari fraksi.

Oleh karena itu, pemberian apresiasi dalam bentuk MKD Awards merupakan langkah strategis untuk dilanjutkan oleh MKD periode 2024-2029. 

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengatakan MKD Awards adalah legacy atau warisan untuk periode yang akan datang. 

Sebab, membangun peradaban etik bagi anggota DPR tidak mudah, butuh pembiasaan, apresiasi, serta pengawasan dari MKD dan pengawasan dari masyarakat. 

Baca Juga

Habiburokhman Tegaskan Gerindra Tak Intervensi Kasus Narkoba 3 Anggota DPRD di Jatim

“MKD Awards” ini adalah legacy MKD untuk periode berikutnya. Kita berharap di masa yang akan datang, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya," kata Imron dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, penegakan kode etik MKD tidak hanya dilakukan melalui sistem penindakan dengan memberikan sanksi, tapi dapat dilakukan melalui sistem pencegahan dengan memberikan apresiasi. 

Dia juga menjelaskan justru apresiasi sangat penting agar setiap anggota merasa terhargai jerih payahnya, terhargai kinerjanya. 

"Jika anggota DPR dapat dihargai kinerjanya, maka akan mengulang lagi kinerja itu. Jika semakin banyak anggota DPR melakukan perbaikan ke dalam, maka kinerja DPR secara keseluruhannya akan menjadi lebih baik," jelasnya. 

Imron melanjutkan, pemberian apresiasi dalam bentuk MKD Awards merupakan bentuk pembudayaan dari perilaku etis anggota dewan.

Pembudayaan berarti proses mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah nilai etika dalam perilaku anggota DPR. 

Dia menerangkan, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pembiasaan oleh orang-perorang dengan standar etika tinggi lebih banyak berhasil mencegah potensi pelanggaran daripada seperangkat aturan yang rinci. 

"Sikap dan perilaku anggota DPR lebih berhasil mencegah bentuk-bentuk perilaku tertentu. Karena itu pendekatan budaya bertujuan membangun sistem etika yang didasarkan pada pandangan bahwa dengan tindakan mencegah lebih banyak daripada menghukum," beber Imron. 

Dirinya juga menyampaikan, pendekatan budaya menekankan proses internalisasi. Internalisasi adalah proses sedemikian rupa untuk menanamkan nilai dan kesadaran ke dalam diri dengan penuh penghayatan sehingga menjadi bahagian dari kesadaran individu.