Jakarta - Terungkapnya keberadaan kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin terus disoroti oleh berbagai pihak. Menurut Reza Indragiri Amriel selaku Pengamat dan Konsultan Lentera Anak Foundation, Polda Sumatera Utara (Sumut) harus lekas menangkap dan menghukum para pelaku narkoba serta melakukan rehabilitasi dan restitusi kepada para korban. Pasalnya, menurut pengakuan Terbit, keberadaan kerangkeng tersebut akibat banyaknya pecandu narkoba di wilayah Sumut.

"Jika situasinya sesuai dengan narasi Migrant Care, maka langkah represif harus Polda Sumut lakukan dengan target memidana pelaku serta rehabilitasi dan restitusi bagi korban," ujar Reza dalam keterangan tertulis kepada tvOnenews.com, Rabu (26/1/2022).

Namun, menurut Reza, jika pengakuan Terbit benar, dimana kerangkeng itu digunakan sebagai salah satu layanan pengobatan alternatif bagi warga pecandu. Maka sulit disangkal karena masalah ini memang telah menggunung.

"Merupakan inisiatif masyarakat dalam memberikan layanan pengobatan alternatif bagi warga lainnya yang mencandu narkoba dan melakukan kenakalan remaja. Toh sulit disangkal, kedua masalah itu kian menggunung dan pemerintah punya keterbasan stamina untuk menanganinya," katanya.

Tapi Reza melihat, sebagai bentuk inisiatif, kerangkeng tersebut jauh dari parameter profesional.

"Sebagai inisiatif warga, banyak hal di rumah Bupati yang tidak sesuai dengan parameter rehabilitasi profesional. Tapi terhadap sarana-prasarana yang jauh dari memadai dan terhadap perlakuan yang kurang tepat, dinas-dinas terkait justru perlu melakukan standarisasi layanan serta penguatan kompetensi para personel yang berasal dari masyarakat awam," katanya.

Reza berharap jikalau ada warga yang inisiatif seperti Terbit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kepemudaan perlu turun tangan guna mengatasi masalah ini.

Diketahui, usai Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin ditangkap atas dugaan kasus korupsi, terungkap keberadaan kerangkeng yang mirip penjara di rumahnya.

Kerangkeng yang mirip penjara itu difungsikan sebagai tempat untuk menampung para pemuda yang terbelit kasus kenakalan remaja.

Jumlah orang yang tinggal di kerangkeng manusia itu sebanyak 48 orang. Namun, saat pengecekan, hanya ditemukan 30 orang saja. Saat ini, mereka semua sudah diserahkan kembali ke keluarga masing-masing

Bangunan mirip kerangkeng penjara tersebut dibuat sejak 2012, berdasarkan inisiatif Bupati Langkat. Bangunan itu tidak memiliki izin dan tak terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Atas keberadaan kerangkeng tersebut, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant Berdaulat atau Migrant Care mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (24/1/2022) untuk melaporkan adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat.(put)