DPR Resmi Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi Undang-Undang, Prabowo Bisa Tambah Jumlah Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna hari ini setelah Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi alias Awiek membacakan laporan proses penyusunan RUU Kementerian Negara.

"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan terhadap usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana tersebut di atas, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

“Setuju,” jawab peserta rapat.

"Selanjutnya kami tanyakan kepada fraksi-fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui menjadi UU?" Lanjut Lodewijk.

Peserta rapat kemudian kembali menjawab setuju.

Baca Juga

Indonesia akan Terapkan Dwi Kewarganegaraan Terbatas, Siapa Saja yang Bisa Mengaksesnya?

Diketahui, Baleg DPR bersama pemerintah sudah menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Pengambilan keputusan tingkat I itu dilakukan pada Senin (9/9/2024) dan disetujui oleh sembilan atau seluruh fraksi.

Ada beberapa perubahan dalam revisi UU tersebut. Di antaranya tak ada batasan maksimal jumlah kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan presiden. 

Sementara, dalam undang-undang yang lama, jumlah kementerian dan lembaga maksimal 34. Selain itu, ada penambahan dua pasal baru, yakni Pasal 6 dan Pasal 9A.

Pasal 6 berbunyi; "Dalam hal tertentu, pembentukan Kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)."

Pasal 9A berbunyi; "Dalam hal terdapat undang-undang yang menuliskan, mengatur dan/ mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," (saa/muu)