Janji Dharma-Kun di Awal Kampanye Pilkada Jakarta, Bakal Bentuk Tim Pembina Adab dari Guru Honorer hingga Hapus Syarat Batas Usia Kerja

Jakarta, tvOnenews.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana langsung mensosialisasikan program-program unggulannya kepada masyarakat pada awal masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Kunjungan awal Dharma-Kun ke lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sana mereka melakukan penyampaian orasi politik dengan menggaungkan slogan Jakartaku Aman.

Adapun titik kedua yang menjadi tujuannya, yaitu ke wilayah Sumur Batu, Jakarta Pusat. Di lokasi itu pula mereka meresmikan rumah aspirasi Kun Fayakun.

Kun Wardhana mengaku mendapatkan banyak aspirasi dari warga setempat terkait dengan kepedulian terhadap lansia, ibu-ibu PKK hingga anggota juru pemantau jentik atau jumantik.

"Kami menyampaikan bahwa mereka itu adalah juga manusia yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Para lansia juga seperti itu, bagaimana mereka mereka bisa produktif, kita akan coba latih sesuai dengan potensinya dan usianya," katanya di Sumur Batu, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Dharma mengungkapkan akan memperhatikan guru honorer yang semakin hari kian terabaikan. 

Baca Juga

DPR RI Soroti PSU Pilkada: MK Harus Diskualifikasi Calon Jika Terbukti Lakukan Kecurangan

Dia berjanji akan membentuk tim pembina adab yang berisikan para guru honorer tersebut.

"Karena mereka sudah punya kapasitas kemampuan untuk mengajar. Jadi mereka akan kami gunakan untuk menjadi relawan pemina adab," ungkapnya.

Selanjutnya, pasangan ini langsung bertolak ke Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Di sana Dharma berjanji tidak akan membuat kebijakan yang dapat merugikan masyarakat seandainya terpilih menjadi gubernur.

Bahkan, Dharma secara tegas mengatakan akan mencabut semua program yang tidak berpihak terhadap rakyat salah satunya soal persyaratan batas usia kerja.

"Masalah batas usia untuk kerja kami akan cabut khusus untuk di Jakarta. Kenapa? Karena manusia punya hak hidup, tidak boleh dibatas-batas," katanya.

Selain itu, menurutnya persyaratan batas usia tersebut melanggar Pasal 28 terkait dengan hak asasi manusia. Dimana peraturan tersebut hanya ingin menambah jumlah angka pengangguran di Jakarta.

Maka dari itu, ia akan lebih memperhatikan masyarakat termasuk menjamin kehidupan mereka yang ditanggung oleh pemerintah.

"Jadi siapapun yang lahir ke dunia dia wajib dipelihara oleh negara. kalau di Jakarta mereka yang ditanggung oleh provinsi," ujarnya.