Korupsi Smart City: Kader PKS Terlibat, Haru Suandharu Serukan Pembenahan Total

Bandung, tvOnenews.com - Penangkapan kader PKS, Yudi Cahyadi oleh KPK bersama Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna serta tiga anggota DPRD Kota Bandung lainnya menjadi cambuk bagi Kota Bandung. 

Tanggapan pun datang dari calon Wali Kota Bandung sekaligus Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu dimana kadernya Yudi Cahyadi ikut terseret kasus proyek Smart City Kota Bandung.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah masih lemah, dan perlu adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.

“Pertama, tentu saya prihatin, ya. Kita tidak boleh lengah, dan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di setiap tahap pelaksanaan program pemerintah,” kata Haru di Bandung, Minggu (29/9/2024).

Haru mengakui kasus tersebut sudah seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk meninjau kembali sistem pengelolaan proyek pemerintah. 

Baca Juga

Penyidik Jampidsus Tetapkan Lima Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel

Dia pun turut mendorong adanya penguatan pada sistem pengendalian dan pengawasan internal agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar transparan dan tepat sasaran.

“Saya mengajak semua pihak melakukan pembenahan, bukan hanya menyalahkan. Kita harus evaluasi bersama, ciptakan sistem pengelolaan lebih baik. Kita butuh reformasi menyeluruh, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengadaan barang serta jasa agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi,” tegasnya.

Disinggung mengenai komitmennya terhadap pencegahan korupsi jika terpilih, Haru menyatakan, pemerintahan yang bersih adalah pilar utama dari visinya dalam memimpin Kota Bandung. 

Dia pun berjanji menerapkan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih ketat dan memastikan setiap pejabat publik di lingkungan Pemkot Bandung memiliki integritas tinggi.

“Tentu saya akan memperketat mekanisme pengawasan, memperkuat sistem pelaporan yang bisa diakses publik, serta membangun budaya anti-korupsi di setiap level pemerintahan. Saya ingin menciptakan sistem yang tidak hanya memberantas korupsi, tapi juga mencegahnya sejak awal,” ujar Haru.

Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai di Pemerintahan Kota Bandung. 

Artinya, pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari pembinaan pegawai agar budaya integritas dapat mengakar kuat di lingkungan pemerintahan.

“Saya ingin memastikan bahwa semua yang bekerja di pemerintahan Kota Bandung nantinya tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas tinggi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintahan yang bersih dan profesional,” pungkasnya.