PM Vanuatu Melunak tentang Papua Barat dalam Debat PBB, Indonesia Tanggapi dengan Tegas

tvOnenews.com - Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas, mengungkapkan pernyataan menonjol mengenai isu Papua Barat dalam debat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 2024. 

Momen ini menarik perhatian delegasi Indonesia yang hadir di lokasi.

Dalam pernyataannya, PM Tabimasmas menyoroti dampak campur tangan asing di kawasan Pasifik, dengan mengacu pada kerusuhan yang melanda Kaledonia Baru. 

Ia mengungkapkan, “Baru-baru ini, Penduduk Asli Kaledonia Baru menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan referendum ketiga untuk kemerdekaan politik dari Prancis,” seperti yang dikutip dari UN Web TV.

Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan beberapa korban jiwa dan penghentian kegiatan ekonomi. 

PM Tabimasmas menekankan pentingnya pengakuan hak-hak Penduduk Asli atas tanah, lautan, dan budaya mereka. Ia mendorong kerjasama antara Penduduk Asli Kaledonia Baru dan Prancis untuk merancang masa depan politik mereka.

Baca Juga

Penjualan Mobil di Indonesia Naik 20 Persen, Tembus 760 Ribu Unit dalam 10 Bulan

“Selain itu, kami menegaskan agar Kaledonia Baru tetap dalam daftar dekolonisasi. Hak Masyarakat Adat di Papua Barat untuk tanah adat dan budaya mereka juga harus dihormati. Kami menyambut baik kerja sama mereka dengan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memperjuangkan otonomi yang lebih besar,” tambahnya.

Tanggapan dari delegasi Indonesia, yang diwakili oleh Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, Mariska D. Dhanutiro, sangat tegas. 

“Kami menghargai penegasan kembali penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,” ungkap Mariska.

Dia menambahkan, “Penghormatan ini penting untuk membangun hubungan yang bersahabat dan konstruktif sesuai prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.” 

Mariska juga menggarisbawahi perhatian Indonesia terhadap pembangunan di provinsi-provinsi Papua.

Mariska menekankan beberapa poin penting dalam sambutannya. Pertama, mengenai otonomi yang lebih besar. 

Sejak tahun 2001, undang-undang otonomi khusus memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk memilih wakil dan pemimpin mereka secara demokratis. 

“Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat menjadi pemimpin di provinsi-provinsi Papua, dan pengaturan ini eksklusif hanya untuk wilayah tersebut,” jelasnya.

Kedua, mengenai kemajuan pembangunan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan orang Papua menikmati kemajuan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.